Mencipta Desa, Membangun Manusia

Perda Situbondo Nomor 8 Tahun 2006 tentang SOTK

Perda Situbondo Nomor 8 Tahun 2006

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR 8 TAHUN 2006
TENTANG
PEDOMAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
>

Menimbang

  1. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dan guna meningkatkan efisiensi serta efektifitas pelayanan kepada masyarakat desa dipandang perlu memberdayakan kinerja Pemerintah Desa dalam mengemban tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara dan penanggung jawab di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta mengayomi masyarakat;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

Mengingat:

  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian juncto Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri A Nomor 1)
Berikut kami bagikanPeraturan Daerah Situbondo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK) yang bisa Anda download secara gratis dalam web ini.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO
dan
BUPATI SITUBONDO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

  1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  3. Kabupaten adalah Kabupaten Situbondo.
  4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Situbondo.
  5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Situbondo. 6. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
  6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa
  9. Kepala Desa adalah Pemimpin Penyelenggara Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
  10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
  11. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo.
  12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
  13. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
  14. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
  15. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Kampung dan Unsur Pelaksana Tehnis Lapangan.
 

Berlangganan

Berlangganan: Dapatkan berbagai materi dan informasi seputar Desa yang terupdate dangan menyesuaikan kondisi terkini dan sesuai regulasi terbaru.

0 Komentar:

Memuat…

Tautan (link) hidup dalam komentar akan terhapus secara otomatis.
Untuk menyisipkan tautan dengan aman, gunakan kode [url=http://example.com]Teks Tautan[/url]
Untuk menyisipkan kode, gunakan tag <i rel="code">KODE ANDA</i>
Untuk menyisipkan gambar, gunakan kode [img]URL GAMBAR[/img]
Untuk menyisipkan judul, gunakan tag <b rel="h4">JUDUL ANDA DI SINI…</b>
Untuk menciptakan efek tebal gunakan tag <strong>TEKS ANDA DI SINI…</strong>
Untuk menciptakan efek huruf miring gunakan tag <em>TEKS ANDA DI SINI…</em>

Khusus untuk membalas komentar disarankan menggunakan tombol balas di samping komentar terkait dibandingkan menggunakan formulir komentar di bawah agar komunikasi lebih terstruktur. Karena mungkin, apa yang Anda tanyakan/katakan saat ini akan sangat bermanfaat bagi pembaca lain.

:) :( ^_^ :D ;) :bd :'( :\ ;p B) :Q :Ozzz 7:( \o/ **p :* 0:) :a 7:O *fuck* x& x@ ~x( *yaya* =p*

C:ID ❖ CIPTA DESA. Media ini merupakan pembelajaran bersama dari berbagai sumber terpecaya dan bertujuan sebagai media sharing bersama dari berbagai kebutuhan berdesa secara administrasi, mulai dari regulai-regulasi desa, format dokumen dan video yang sudah dikemas dengan diskusi-sikusi dari mereka yang profesional demi menjawab kabutuhan terkini dalam berdesa.

  ENGLISH

This media is shared learning from various trusted sources and aims to be a shared media of various administrative needs of the village, starting from village regulations, document formats and videos that have been packaged with discussions from professionals in order to answer the latest problems in rural areas.

DAFTAR TAUTAN


THE RULES


BACKLINK


Saya tidak bisa hidup tanpa JavaScript!Aktifkan JavaScript?
Ke atas!