Perda Situbondo Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Situbondo

Perda Situbondo Nomor 9 Tahun 2013
Illustration - ciptaDesa.com

Penjelasan Umum

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, RTRW Kabupaten Situbondo 2011 – 2031 juga merupakan penjabaran RTRW Propinsi Jawa Timur 2009 – 2029 ke dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kota.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota adalah rencana pengembangan kota yang disiapkan secara teknis dan non-teknis oleh Pemerintah Daerah yang merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah kota termasuk ruang di atasnya yang menjadi pedoman pengarahan dan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan kota.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo tahun 2013-2033 merupakan perwujudan aspirasi masyarakat yang tertuang dalam rangkaian kebijaksanaan pembangunan fisik Kabupaten Situbondo yang memuat ketentuan – ketentuan antara lain:

  1. Merupakan pedoman, landasan dan garis besar kebijaksanaan bagi pembangunan fisik Kabupaten Situbondo dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dengan tujuan agar dapat mewujudkan kelengkapan kesejahteraan masyarakat dalam hal memiliki kota yang dapat memenuhi segala kebutuhan fasilitas.
  2. Berisi suatu uraian keterangan dan petunjuk-petunjuk serta prinsip pokok pembangunan fisik kota yang berkembang secara dinamis dan didukung oleh pengembangan potensi alami, serta sosial ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan keamanan dan teknologi yang menjadi ketentuan pokok bagi seluruh jenis pembangunan fisik, baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Situbondo, Pemerintah Propinsi Jawa Timur, maupun Pemerintah Pusat dan masyarakat secara terpadu.

Penjelasan Pasal 6

Tujuan penataan ruang disusun dengan memperhatikan issue-issue pembangunan di Kabupaten Situbondo yaitu:

  1. Kawasan pengembangan teknologi tinggi di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton yang masuk dalam batas administrasi Kabupaten Situbondo akan mampu mendorong pengembangan wilayah barat Kabupaten Situbondo.
  2. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRW-P) Jawa Timur, direncanakan adanya pengembangan jaringan jalan tol mulai dari Surabaya sampai dengan Banyuwangi. Rencana jalan tol ini akan diarahkan mendekati jalan arteri primer melalui Banyuglugur-Besuki-Suboh-Mlandingan-Bungatan-Kendit-Panarukan-Panji-Kapongan-Arjasa-Jangkar-Asembagus-Banyuputih. Gerbang tol direncanakan berada di Kecamatan Besuki, Panarukan dan Jangkar yang berhubungan dengan jalan kolektor primer menuju Kabupaten Bondowoso dan Banyuwangi. Status jalan tol ini adalah sebagai jalan nasional.
  3. Dalam sistem pergerakan transportasi kereta api, di Kabupaten Situbondo direncanakan untuk menghidupkan kembali jalur kereta api yang sudah ada untuk melayani pergerakan Panarukan-BondowosoKalisat-Jember.
  4. Kawasan pengembangan industri besar pemurnian minyak di Tanjung Pecinan Kecamatan Mangaran dan industri pengolahan logam di Kecamatan Banyuputih akan mampu mendorong pengembangan wilayah utara Kabupaten Situbondo.
  5. Pengembangan jalan lingkar kota di Kabupaten Situbondo memiliki hubungan dengan sistem jaringan jalan Provinsi dan Nasional melalui jalan arteri primer dengan Jalur Probolinggo - Situbondo – Banyuwangi (yang memiliki jalur Penyeberangan Nasional yaitu Pelabuhan Padangbai);
  6. Adanya penetapan kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi Taman Nasional Baluran (untuk penangkaran Banteng jawa yang masih dilindungi) di Kecamatan Banyuputih dan Taman wisata alam yaitu Taman Wisata Kawah Ijen, memiliki fungsi lingkungan khusus dan keragaman biota didalamnya yang perlu dipertahankan keberadaannya.

Berikut kami bagikan Perda Situbondo No. 9 Tahun 2013 tentang Tata Ruang Wilayah Situbondo yang bisa Anda download secara gratis dalam web ini.

Perda Situbondo Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Situbondo 2.44 MB