PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dari yang bersumber dari APBN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60 TAHUN 2014

TENTANG
DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Penyelenggaraan pemerintahan desa memasuki era baru setelah disahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Bila sebelumnya penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas desentralisasi sebagai bagian dari pemerintahan daerah, maka kini berdasarkan asas rekognisi subsidiaritas.

Dalam penjelasan UU Nomor 6 Tahun 2014, rekognisi adalah pengakuan terhadap asal-usul, sedangkan subsidiaritas adalah penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa. Perbedaan lainnya adalah dahulu desa hanya sebagai obyek pembangunan oleh pemerintahan daerah, sekarang menjadi subyek pembangunan yang mengelola desa secara mandiri.