Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang IDM

Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang IDM
Illustration - ciptaDesa.com

Latar Belakang

  1. bahwa dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan yang berkelanjutan bagi pengentasan 5000 Desa Tertinggal dan peningkatan sedikitnya 2000 Desa Mandiri sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019, maka diperlukan ketersediaan data dasar pembangunan Desa serta penetapan status kemajuan dan kemandirian Desa;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Indeks Desa Membangun;

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5694);
  4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Nrgara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);

Pedoman IDM

Latar Belakang

Untuk mendukung upaya pencapaian sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan, yakni mengentaskan 5000 Desa Tertinggal dan meningkatkan sedikitnya 2000 Desa Mandiri sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019, diperlukan kejelasan status kemajuan dan kemandirian Desa di seluruh Indonesia. Kejelasan status tersebut akan mempermudah para pemangku kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, dan terutama pemerintah dan masyarakat Desa itu sendiri, dalam mengelola pembangunan dan mencapai tujuan pembangunan Desa tersebut. Seperti yang sudah dinyatakan secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa), bahwa tujuan pembangunan Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Maka dengan demikian, tindakan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus diabdikan pada pencapaian tujuan pembangunan Desa itu.

Berdasar Indeks Desa Membangun (IDM), status kemajuan dan kemandirian Desa dijelaskan dengan klasifikasi yang diharapkan dapat memfasilitasi pemahaman tentang situasi dan kondisi Desa saat ini, serta bagaimana langkah kebijakan yang harus dikembangkan untuk mendukung peningkatan kehidupan Desa menjadi lebih maju dan mandiri. Cara klasifikasi tersebut tentu harus peka terhadap karakteristik Desa yang senyatanya sangat beragam, bukan hanya dari segi fisik geografis tetapi juga terkait nilai-nilai, budaya dan tingkat prakarsa masyarakat Desa.

Undang-Undang Desa memberi jalan bagi terwujudnya kehidupan masyarakat Desa yang maju, kuat, demokratis dan mandiri. Kewenangan Desa ditegaskan di dalam Undang-Undang Desa untuk memperkuat posisi Desa. Pelaksanaan kewenangan berdasar hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan dukungan pembiayaan dari Dana Desa dapat menjadi pendorong kuat bagi Desa untuk maju dan mandiri. Di sini, paradigmatik Desa Membangun diteguhkan dengan cara mewujudkan pernyataan Desa sebagai subyek pembangunan ke dalam praktek pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penyebutan nama Indeks Desa Membangun ditujukan untuk memperkuat semangat ini.

Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasar konsepsi bahwa Desa untuk maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi dan kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam konteks dinamika Desa, perubahan sosial, ekonomi dan ekologi Desa yang terjadi tidaklah berdiri sendiri. Proses perubahan melibatkan banyak dimensi (multidimensi), tidak hanya Desa sebagai “unit wilayah” tetapi juga keterkaitan antar Desa, maupun pengaruh dari kluster yang lebih luas seperti kawasan, regional, nasional bahkan global. Perubahan demografi, peningkatan ataupun penurunan jumlah penduduk tidaklah semata mata aspek ekonomi (faktor urbanisasi, misalnya) melainkan juga melibatkan aspek aspek sosial, seperti nilai nilai budaya, atau situasi ekologi (lingkungan) yang sulit menopang kehidupan sehari hari bagi penduduk. Kenyataan ini membutuhkan pemahaman yang tepat sebagai salah satu basis untuk merumuskan isu isu desa dan pilihan pilihan kebijakan/program/kegiatan.

Jumlah Desa saat ini mencapai 74.749 Desa (Kemdagri, 2015) dan jumlah itu akan terus bertambah sejalan dengan aspirasi masyarakat Desa. Sementara itu data Potensi Desa (Podes) Tahun 2014 masih menjangkau 73.709 Desa. Data Indeks Desa Membangun untuk pertama kali, dan berlaku sebagai Data Dasar Pembangunan Desa (baseline) adalah sesuai dengan jumlah Desa berdasar Podes Tahun 2014 tersebut.

Dalam kerangka pencapaian sasaran pembangunan Desa sebagaimana termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019, penyusunan Indeks Desa Membangun menyediakan ukuran yang mampu melihat posisi dan status desa serta arah tingkat kemajuan dan kemandirian Desa. Indeks Desa Membangun (IDM) dimaksudkan antara lain untuk (a) menjadi intrumen dalam menempatkan status/posisi desa dan menilai tingkat kemajuan dan kemandirian Desa; (b) menjadi bahan penyusunan target lokasi (lokus) berbasis desa, (c) menjadi instrumen koordinasi dengan K/L, Pemerintah Daerah dan Desa, serta lembaga lain. Melalui Indeks Desa Membangun status kemajuan dan kemandirian Desa tergambar dengan status Desa Mandiri (atau bisa disebut sebagai Desa Sembada), Desa Maju (atau bisa disebut sebagai Desa Pra-Sembada), Desa Berkembang (atau bisa disebut sebagai Desa Madya), Desa Tertinggal (atau bisa disebut sebagai Desa Pra-Madya) dan Desa Sangat Tertinggal (atau bisa disebut sebagai Desa Pratama). Klasifikasi yang lebih luas dalam 5 jenis status Desa diperlukan untuk mengakomodir keragaman dan kedalaman isu isu yang melekat di Desa. Seperti diketahui bersama, isu-isu Desa sejauh ini merupakan isu yang kompleks. Tantangannya adalah merepresentasikan kompleksitas itu ke dalam status, sehingga perumusan isu dan targeting (fokus dan lokus) lebih terarah dan terpusat. Alasan lain adalah menghindari moral hazard dalam mencapai sasaran sasaran pembangunan desa sehingga tidak mengulangi praktek-praktek pembangunan yang serba bias dan merugikan kehidupan Desa.

Tujuan

Tujuan Umum

Pedoman Indeks Desa Membangun (IDM) disusun untuk memberikan panduan kepada pemerintah pusat, daerah, dan Desa dalam memanfaatkan data dan informasi Indeks Desa Membangun sebagai salah satu basis dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan Desa.

Tujuan Khusus

Secara khusus, Indeks Desa Membangun (IDM) yang dihasilkan dapat digunakan:

  1. Sebagai basis data (base line) pembangunan desa yang menjadi dasar dalam menilai kemajuan dan kemandirian desa;
  2. Menjadi salah satu input (fokus) dalam perumusan isu-isu strategis dan permasalahan utama yang terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
  3. Sebagai masukan dalam perumusan targeting (sasaran lokasi) terkait dengan target pembangunan nasional;
  4. Sebagai instrumen koordinasi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah daerah dan desa, guna efektifitas capaian sasaran pembangunan nasional.

Metode Penyusunan IDM

Indeks Desa Membangun (IDM) disusun dengan landasan bahwa pembangunan merupakan proses akumulasi dari dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi. Ketiganya menjadi mata rantai yang saling memperkuat yang mampu menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pembangunan desa dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan kapabilitas penduduk dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang terdapat di desa. Paradigma pembangunan yang mengedepankan pembangunan manusia didasarkan pada ruang dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi (lingkungan). Dalam penyusunan IDM ketiga dimensi dibentuk oleh sejumlah variabel dan indikator.

Aspek sosial memiliki dimensi yang luas, sehingga diperlukan pengelompokan yang mencakup sub-dimensi pendidikan, kesehatan, modal sosial dan permukiman. Dimensi ekonomi dibentuk dari keragaman ekonomi produksi masyarakat, ketersediaan dan akses terhadap kredit dan perbankan, transportasi (prasarana dan moda transportasi), akses terhadap pusat perdagangan (pasar) dan jasa jasa. Sedangkan dimensi ekologi terkait dengan kualitas lingkungan dengan komponen kualitas air, tanah dan udara. Kualitas lingkungan juga mencakup resiko resiko yang muncul dari tindakan dan atau mengabaikan faktor faktor yang menyebabkan banjir, longsor dan kebakaran hutan. Termasuk di dalam kualitas lingkungan mencakup kewaspadaan terhadap resiko bencana.

Metode Perhitungan

IDM merupakan indeks komposit yang dihasilkan dari rata rata indeks ketahanan ekologi (IKL), indeks ketahanan ekonomi (IKE) dan indeks ketahanan sosial (IKS) setiap desa.

Formulasi Indeks Desa Membangun (IDM) :

IDM = 1/3 ( IKL + IKE + IKS )

Keterangan:

  • IDM = Indeks Desa Membangun
  • IKL = Indeks Ketahanan Lingkungan (Ekologi)
  • IKE = Indeks Ketahanan Ekonomi
  • IKS = Indeks Ketahanan Sosial

Setiap dimensi dibangun dari serangkaian variabel, dan setiap variabel diturunkan ke dalam perangkat indikator. Setiap indikator memiliki skor 0 s.d. 5, semakin tinggi skor semakin memiliki makna yang positif. Total Skor Indikator ditransformasikan ke dalam indeks dengan nilai 0 - 1.

Y = Total Skor (x) dibagi Nilai Maksimum (x)

Keterangan:

  • Y = Komponen indeks yang terdiri dari : Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Sosial (IKS)
  • X = Indikator (X)

Klasifikasi Status Desa

Klasifikasi Status Desa adalah 5 (lima) status kemajuan dan kemandirian Desa, yakni dengan penjelasan sebagai berikut:

  1. Desa Mandiri atau yang disebut Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan
  2. Desa Maju atau yang disebut Desa Pra-Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
  3. Desa Berkembang atau yang disebut Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
  4. Desa Tertinggal atau yang disebut Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
  5. Desa Sangat Tertinggal atau yang disebut Desa Pratama adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Klasifikasi status desa tersebut di atas dihasilkan berdasarkan Indeks Desa Membangun dengan status kemajuan dan kemandirian Desa sebagai berikut:

  1. Desa Mandiri atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun lebih besar (>) dari 0,8155.
  2. Desa Maju atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (≤) 0,8155 dan lebih besar (>) dari 0,7072.
  3. Desa Berkembang atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (≤) 0,7072 dan lebih besar (>) dari 0,5989.
  4. Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (≤) 0,5989 dan lebih besar (>) dari 0,4907.
  5. Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan lebih kecil (≤) dari 0,4907.

Penutup

. Setiap unit pengelompokan dapat diperoleh rata rata Indeks Desa Membangun (IDM). Pembagian kelompok dilakukan sesuai dengan kepentingan penggunaan IDM.

Penghitungan Indeks Desa Membangunan secara nasional diperoleh dari indeks rata rata nasional adalah 0,5662. Indeks ini menandakan status kemajuan dan kemandirian Desa secara nasional dalam status Desa Tertinggal bila dibandingkan dengan batas ambang batas status tertinggal (≤ 0,5989). Hal ini juga berarti mayoritas Desa di Indonesia didominasi oleh Desa Tertinggal (Desa Pra-Madya). Untuk Desa Tertinggal (Desa Pra-Madya) berjumlah 33.592 Desa (46%) dan Desa Sangat Tertinggal (Desa Pratama) berjumlah 13.453 Desa (18%). Sedangkan jumlah Desa memiliki status Desa Mandiri (Desa Sembada) terdapat 174 Desa (0,24%), sementara Desa Maju (Desa Pra-Sembada) adalah 3.608 Desa (5%) dan Desa Berkembang (Desa Madya) 31% atau 22.882 desa. Hasil perhitungan Indeks Desa Membangun tersebut memberi pesan penting akan pentingnya kerja strategis dan tindakan yang cepat dan tepat dalam upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Demikian Pedoman Indeks Desa Membangun ini disusun untuk kepentingan memaksimalkan upaya dan sumber daya dalam meningkatkan martabat kehidupan Desa di dalam kerangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Berikut kami bagikan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM) yang bisa Anda download secara gratis dalam web ini.

Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang IDM 537 KB