Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa

Permendagri Nomor 47 Tahun 2016
Illustration - ciptaDesa.com

Ruang lingkup Administrasi Pemerintahan Desa

  1. Administrasi Umum;
  2. Administrasi Penduduk;
  3. Administrasi Keuangan;
  4. Administrasi Pembangunan; dan
  5. Administrasi Lainnya.

Administrasi Umum

  1. Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan-kegiatan Pemerintahan Desa dimuat dalam Administrasi Umum.
  2. Administrasi Umum meliputi:
    1. Buku Peraturan Di Desa;
    2. Buku Keputusan Kepala Desa;
    3. Buku Inventaris dan Kekayaan Desa;
    4. Buku Aparat Pemerintah Desa;
    5. Buku Tanah Kas Desa;
    6. Buku Tanah di Desa;
    7. Buku Agenda;
    8. Buku Ekspedisi; dan
    9. Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa.
  3. Bentuk dan tata cara pengisian Buku Administrasi Umum ini tercantum dalam lampiran yang bisa Anda dapatkan di wbsite ini.

Administrasi Penduduk

  1. Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan di Desa baik mengenai penduduk sementara, penambahan dan pengurangan penduduk maupun perkembangan penduduk dimuat dalam administrasi penduduk.
  2. Administrasi Penduduk meliputi:
    1. Buku Induk Penduduk;
    2. Buku Mutasi Penduduk Desa;
    3. Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk;
    4. Buku Penduduk Sementara; dan
    5. Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu Keluarga.
  3. Buku rekapitulasi jumlah penduduk wajib dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir bulan dalam bentuk formulir rekapitulasi jumlah penduduk.
  4. Bentuk dan tata cara pengisian Buku Administrasi Penduduk ini tercantum dalam lampiran yang bisa Anda dapatkan di wbsite ini.

Buku Administrasi Keuangan Desa

  1. Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan Desa dimuat dalam Administrasi Keuangan Desa.
  2. Administrasi Keuangan Desa meliputi:
    1. Buku APB Desa;
    2. Buku Rencana Anggaran Biaya;
    3. Buku Kas Pembantu Kegiatan;
    4. Buku Kas Umum;
    5. Buku Kas Pembantu; dan
    6. Buku Bank Desa.
  3. Bentuk dan tata cara pengisian Buku Administrasi Keuangan Desa ini tercantum dalam lampiran yang bisa Anda dapatkan di wbsite ini.

Administrasi Pembangunan

  1. Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dimuat dalam Administrasi Pembangunan.
  2. Administrasi Pembangunan meliputi:
    1. Buku Rencana Kerja Pembangunan Desa;
    2. Buku Kegiatan Pembangunan;
    3. Buku Inventarisasi Hasil-hasil Pembangunan; dan
    4. Buku Kader Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat.
  3. Bentuk dan tata cara pengisian Buku Administrasi Pembangunan ini tercantum dalam lampiran yang bisa Anda dapatkan di wbsite ini.

Administrasi Lainnya

  1. Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat selain Buku Administrasi Umum, Administrasi Penduduk, Administrasi Keuangan Desa, dan Administrasi Pembangunan dimuat dalam Buku Administrasi Lainnya sesuai dengan kebutuhan.
  2. Administrasi Lainnya meliputi:
    1. Kegiatan Badan Permusyawaratan Desa dalam buku administrasi Badan Permusyawaratan Desa;
    2. Kegiatan musyawarah Desa dalam buku musyawarah Desa; dan
    3. Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat dalam buku Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat.
  3. Pendataan kegiatan dan tata cara pengisian buku Administrasi lainnya ini tercantum dalam lampiran yang bisa Anda dapatkan di wbsite ini.

Berikut kami bagikan Peraturan Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa yang bisa Anda download secara gratis dalam web ini.

Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa 134 KB
Lampiran → Administrasi Pemerintahan Desa 89.8 KB