Permendagri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG
PENDAFTARAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN

PANDUAN OPERASIONAL STANDAR PELAYANAN MINIMAL

1. Penetapan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Desa dimaksudkan agar:
   1. Penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat semakin dekat dengan sasaran;
   2. Semakin kecil rantai birokrasi yang harus ditempuh oleh masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan; dan
   3. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pelayanan.
2. Adapun tujuan penetapan SPM Desa adalah untuk:
   1. Mendorong dan menunjang percepatan pelayanan kepada masyarakat;
   2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangannya;
   3. Mendorong masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah Desa dibidang pelayanan publik; dan
   4. Pemanfaatan dan pendayagunaan oleh masyarakat secara aktif.

RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup penyelenggaraan SPM Desa meliputi:
   1. Penyediaan data dan informasi dalam administrasi kependudukan dan pertanahan;
   2. Pemberian surat keterangan dari pemerintah Desa kepada masyarakat yang akan melakukan proses suatu pelayanan; dan
   3. Penyederhanaan pelayanan dilakukan melalui penugasan sebagian pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota kepada Desa dibidang pelayanan dasar.
2. Penyederhanaan pelayanan dilaksanakan melalui penugasan sebagian pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota kepada Desa. Penugasan kepada Desa dimaksud disesuaikan dengan:
   1. kemampuan Sumber Daya Manusia yang tersedia di Desa, dilaksanakan secara selektif, dan tersedianya sarana dan prasarana pendukung;
   2. dinilai efisien dan efektif apabila dilaksanakan oleh Desa;
   3. dilaksanakan secara selektif; dan
   4. tersedianya sarana dan prasarana, yaitu:
      1. Tempat/loket pendaftaran.
      2. Tempat pemasukan berkas dokumen.
      3. Tempat pembayaran.
      4. Tempat penyerahan dokumen.
      5. Tempat pelayanan pengaduan.
      6. Ruang tunggu.
      7. Perangkat pendukung lainnya.
3. Persyaratan penetapan Desa yang diberikan penugasan untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan penetapan jenis pelayanan yang akan ditugaskan serta penetapan standar pelayanan ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali kota.