Membangun Desa, Desa Membangun

Kita bisa berangkat dari konsep kunci pembangunan untuk memahami frasa “membangun desa” dan “desa membangun” meskipun keduanya tidak dikenal dalam wacana dan teori pembangunan. Dari konsep kunci pembangunan dapat kita turunkan lagi menjadi pembangunan perdesaan (rural development) dan pembangunan desa (village development). Konsep pembangunan desa sebenarnya tidak dikenal dalam literatur ilmu sosial dan pembangunan. Pembangunan desa merupakan kreasi dan ikon Orde Baru, yang muncul pada Pelita I (1969-1974) yang melahirkan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa di Departemen Dalam Negeri. Namun pada pertengahan 1980-an pembangunan desa kemudian diubah menjadi pembangunan masyarakat desa, sebab pembangunan desa sebelumnya hanya berorientasi pada pembangunan fsik, kurang menyentuh masyarakat. Direktorat Jenderal Bangdes juga berubah menjadi Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa, namun arus pemberdayaan yang hadir pada tahun 1990-an nomenklatur juga berubah menjadi Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Ditjen ini masih akrab dengan nomenklatur pembangunan desa, karena pembangunan desa tertuang dalam PP No. 72/2005. Baik RPJMN maupun institusi Bappenas dan kementerian lain sama sekali tidak mengenal pembangunan desa, melainkan mengenal pembangunan perdesaan dan pemberdayaan masyarakat (desa). Pembangunan desa tidak lagi menjadi agenda nasional tetapi dilokalisir menjadi domain dan urusan desa.

Baik pembangunan desa dan pembangunan perdesaan selama ini menggunakan paradigma “negara membangun desa” , seperti paparan pada subbab desa lama di atas. Tetapi desa adalah entitas yang unik, tidak bisa serta merta dilihat hanya sebagai masyarakat atau sebagai wilatyah geografs yang mudah diintervensi dengan pembangunan oleh negara (state driven delopment). Karena itu negara menghadapi dilema intervensi. Kalau negara tidak hadir (isolasi) salah, tetapi kalau hadir dengan imposisi juga keliru.

Sudah banyak studi memberikan catatan kritis terhadap pendekatan negara membangun desa itu. Clifford Geertz (1980, 2000), dalam bukunya yang terkenal Negara Teater, berujar berikut ini:

Negara – yang sewenang-wenang, kejam, hirarkhis kaku, tetapi pada dasarnya berlebihan – menunggangi “komunisme patriarkal” masyarakat desa, memperoleh makan darinya, dan sekali-sekali merusaknya, tetapi tidak pernah benar-benar berhasil masuk ke dalamnya. Negara adalah impor dari luar dan merupakan gangguan eksternal, selalu mencoba menyerap desa tetapi tidak pernah berhasil kecuali ketika menindas.

Berbeda dengan cara pandang negara membangun desa, Bruce Mitchell (1994), telah menunjukkan bahwa kearifan lokal dan struktur pemerintahan tradisional Bali, yang mengutamakan kerjasama, konsensus dan keseimbangan, telah memberikan fondasi yang kuat bagi pembangunan desa yang berkelanjutan. Sebaliknya keputusan pembangunan yang berasal dari luar desa justru menimbulkan masalah dalam inisiatif pembangunan lokal. Studi Sutoro Eko dan Borni Kurniawan (Bappenas 2010) di lima daerah (Serdang Bedagai, Gunungkidul, Jembrana, Lombok Barat, Gowa dan Ambon) juga menunjukkan kerentanan “negara membangun desa” itu. Pertama, proyek pemberdayaan ekonomi masyarakat desa yang bersifat intervensionis dari negara cenderung rentan dibandingkan dengan gerakan ekonomi yang berbasis pada emansipasi lokal. Kedua, berbagai institusi ekonomi lokal yang kokoh dan berkelanjutan karena ditopang oleh fondasi dan modal sosial yang kokoh.

Karena pengalaman gagal itu, UU Desa membedakan dengan tegas antara konsep pembangunan perdesaan (membangun desa) dan pembangunan desa (desa membangun).