Mencipta Desa, Membangun Manusia

Kewenangan atau Hak Asal Usul

Hosting Unlimited Indonesia

Kewenangan/hak asal-usul sering disebut juga sebagai “hak purba”, “hak tradisional”, “hak bawaan” atau “hak asli”. Semua istilah itu memiliki kesamaan, yang pada dasarnya mencakup dua pengertian sekaligus. Pertama, hak-hak asli masa lalu yang telah ada sebelum lahir NKRI pada tahun 1945 dan tetap dibawa dan dijalankan oleh desa setelah lahir NKRI sampai sekarang. Tanah bengkok di Jawa maupun tanah ulayat/ adat di Luar Jawa merupakan contoh paling nyata hak asli/ asal-usul itu, yang dimiliki oleh desa sebelum lahir NKRI dan tetap dibawa menjadi menjadi milik desa sesudah lahir NKRI sampai sekarang.

Kedua, hak-hak asli yang muncul dari prakarsa desa yang bersangkutan maupun prakarsa masyarakat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Pasar desa maupun tambatan perahu yang dibangun atas prakarsa desa juga disebut sebagai contoh lain hak asal-usul desa.

Bentuk nyata tindakan yag tergolong dalam kewenangan atau hak asal-usul memang sangat beragam di daerah. Tetapi secara umum hak asal-usul desa mencakup :

  1. Mengatur dan mengurus tanah desa atau tanah ulayat adat desa.
  2. Menerapkan susunan asli dalam pemerintahan desa.
  3. Melestarikan adat-istiadat, lembaga, pranata dan kearifan lokal.
  4. Menyelesaikan sengketa dengan mekanisme adat setempat.

Khusus kewenangan asal-usul dalam Desa Adat, Pasal 103 UU No. 6/2014 menegaskan sebagai berikut:

  1. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
  2. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
  3. pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;
  4. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
  5. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan
  7. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

Susunan asli merupakan kewenangan asal-usul yang terkait dengan nomenklatur dan institusi atau organisasi desa. Sebutan lokal untuk desa (seperi pakraman, gampong, banua, nagari, lembang, kampung), sebutan untuk musyawarah (Kerapatan di Sumbar, Kombongan di Toraja, Paruman di Bali, Gawe Rapagh di Lombok, Ssaniri di Maluku maupun beragam sebutan untuk perangkat desa (kewang, pecalang, jogoboyo, kebayan, carik, dan sebagainya) tidak hanya bermakna nomenklatur, melainkan mengandung pengetahuan, nilai dan jati diri masyarakat desa. Orang Lombok tidak begitu memahami musrenbang, tetapi mereka langsung paham jika disebut dengan gawe rapah. Demikian juga, sebutan asli perangkat (kebayan, kepetengan, jogoboyo) di Jawa jauh lebih jelas dipahami dan operasional ketimbang sebutan kaur atau kasi.

Tanah desa merupakan hak asal-usul desa yang paling vital, sebab tanah merupakan aset (kekayaan) yang menjadi sumber penghidupan dan kehidupan bagi desa dan masyarakat. Negara memberikan pengakuan dan penghormatan (rekognisi) terhadap hak asal-usul desa. Negara tidak boleh melakukan campur tangan atau mengambil alih terhadap hak asal-usul desa, tetapi dapat melakukan pembinaan atas pengaturan dan pengelolaan hak usul serta memberikan perlindungan (proteksi) untuk menjaga kelestarian dan optimalisasi pemanfataan. Sebagai contoh hak asal-usul adalah tanah desa, dimana desa mempunyai kewenangan penuh mengatur dan mengurusnya. Tetapi tidak mustahil kepala desa melakukan penyalahgunaan kewenangan, misalnya menjual tanah desa kepada pihak ketiga sehingga merugikan desa dan masyarakat. Untuk itu pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri No. 4/20071 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa yang memberikan pedoman pemanfataan sekaligus juga memberikan perlindungan. Pasal 15 misalnya, menegaskan bahwa terhadap kekayaan desa yang berupa tanah desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum. Ketentuan ini bermakna sebagai perlindungan dan pelestarian. Tanah desa tetap bisa dilepas hanya untuk kepentingan umum misalnya untuk membangun sekolah, rumah sakit, kantor pemerintah, jalan, tempat ibadah dan lain-lain. Jika ada uang ganti rugi atas pelepasan tanah desa, maka uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di desa setempat. Kepala Desa berwenang mengeluarkan keputusan untuk pelepasan hak atas tanah desa tersebut, namun pemerintah memberikan batasan dan perlindungan, dengan menegaskan bahwa Keputusan Kepala Desa bisa diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan musyawarah dea dan mendapat ijin tertulis dari Bupati/Walikota dan Gubernur. Ketentuan ini memperkuat peran perlindungan yang dilakukan pemerintah terhadap hak asal-usul desa, guna menjaga kelestarian sekaligus menghindari penyalahgunaan wewenang kepala desa.

Jika tanah merupakan sumberdaya ekonomi bagi desa, maka adat, lembaga dan pratana lokal, dan kearifan lokal merupakan sumberdaya sosial budaya bagi desa. Komponen sosial budaya inilah yang membedakan desa dengan daerah, sekaligus membentuk desa sebagai “pemerintahan masyarakat” yang menyatu dengan kehidupan sosial budaya masyarakat setempat. Pranata dan kearifan lokal memang sangat beragam, tetapi secara umum mengutamakan prinsip keseimbangan, kecukupan dan keberlanjutan. Prinsip keseimbangan mengajarkan tentang harmoni yang seimbang dalam hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam dan manusia dengan Tuhan. Prinsip kecukupan dan keberlanjutan menjadi nilai dasar dalam pengelolaan sumberdaya alam. Pranata lokal mengajarkan bahwa setiap jenis sumberdaya alam (laut, sungai, air, hutan dan sebagainya) dikelola bersama untuk kepentingan bersama; juga mengatur masyarakat untuk memanfaatkan berbagai sumberdaya alam secukupnya, atau melarang setiap orang berbuat serakah mengambil sumberdaya alam secara berlebihan. Kecukupan itu menjadi dasar bagi keberlanjutan, artinya sumberdaya alam yang tersedia tidak boleh dihabiskan secara serakah untuk hari ini, tetapi juga harus diwariskan secara terus-menerus kepada anak cucu generasi mendatang.

Dalam ranah kewenangan asal-usul, konservasi dan revitalisasi kearifan lokal yang dilakukan desa, merupakan contoh yang paling terkemuka. Kearifan lokal mengandung pranata lokal atau sistem norma yang mengejawantahkan nilai-nilai, asas, struktur, kelembagaan, mekanisme, dan religi yang tumbuh, berkembang, dan dianut masyarakat lokal, dalam fungsinya sebagai instrument untuk menjaga keteraturan interaksi antar warga masyarakat (social order), keteraturan hubungan dengan sang pencipta dan rohroh yang dipercaya memiliki kekuatan supranatural (spiritual order), dan menjaga keteraturan perilaku masyarakat dengan alam lingkungan atau ecological order (Rachmad Syafa’at, Saafroedin Bahar, I Nyoman Nurjaya, 2008).

Di Bali kita mengenal konsep Tri Hita Karana yang muncul dari prakarsa adat pada tahun 1966. Konsep kosmologi Tri Hita Karana merupakan falsafah hidup tangguh. Falsafah tersebut memiliki konsep yang dapat melestarikan keanekaragaman budaya dan lingkungan di tengah hantaman globalisasi. Hakikat Ttri Hita Karana mencakup hubungan sesama manusia (pawongan), hubungan manusia dengan alam dan lingkungan (palemahan), dan hubungan manusia dengan Tuhan (parahyangan). Setiap hubungan memiliki pedoman hidup menghargai sesama aspek sekelilingnya. Prinsip pelaksanaannya harus seimbang, selaras antara satu dan lainnya. Apabila keseimbangan tercapai, manusia akan hidup dengan menghindari segala tindakan buruk. Kehidupan akan seimbang, tenteram, dan damai.

 

Berlangganan

Berlangganan: Dapatkan berbagai materi dan informasi seputar Desa yang terupdate dangan menyesuaikan kondisi terkini dan sesuai regulasi terbaru.

0 Komentar:

Memuat…

Tautan (link) hidup dalam komentar akan terhapus secara otomatis.
Untuk menyisipkan tautan dengan aman, gunakan kode [url=http://example.com]Teks Tautan[/url]
Untuk menyisipkan kode, gunakan tag <i rel="code">KODE ANDA</i>
Untuk menyisipkan gambar, gunakan kode [img]URL GAMBAR[/img]
Untuk menyisipkan judul, gunakan tag <b rel="h4">JUDUL ANDA DI SINI…</b>
Untuk menciptakan efek tebal gunakan tag <strong>TEKS ANDA DI SINI…</strong>
Untuk menciptakan efek huruf miring gunakan tag <em>TEKS ANDA DI SINI…</em>

Khusus untuk membalas komentar disarankan menggunakan tombol balas di samping komentar terkait dibandingkan menggunakan formulir komentar di bawah agar komunikasi lebih terstruktur. Karena mungkin, apa yang Anda tanyakan/katakan saat ini akan sangat bermanfaat bagi pembaca lain.

:) :( ^_^ :D ;) :bd :'( :\ ;p B) :Q :Ozzz 7:( \o/ **p :* 0:) :a 7:O *fuck* x& x@ ~x( *yaya* =p*

C:ID ❖ CIPTA DESA. Media ini merupakan pembelajaran bersama dari berbagai sumber terpecaya dan bertujuan sebagai media sharing bersama dari berbagai kebutuhan berdesa secara administrasi, mulai dari regulai-regulasi desa, format dokumen dan video yang sudah dikemas dengan diskusi-sikusi dari mereka yang profesional demi menjawab kabutuhan terkini dalam berdesa.

  ENGLISH

This media is shared learning from various trusted sources and aims to be a shared media of various administrative needs of the village, starting from village regulations, document formats and videos that have been packaged with discussions from professionals in order to answer the latest problems in rural areas.

DAFTAR TAUTAN


THE RULES


Saya tidak bisa hidup tanpa JavaScript!Aktifkan JavaScript?
Ke atas!