Mencipta Desa, Membangun Manusia

Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musdes

Hosting Unlimited Indonesia

1. Pengertian

Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis, termasuk perencanaan desa (RPJM Desa dan RKP Desa).

Pemerintah Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musdes dengan mempersiapkan bahan pembahasan. Tahap penyiapan bahan Musdes dilakukan dengan tujuan untuk mempersiapkan teknis, substansi dan administrasi yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan Musdes. Kepala Desa bertanggungjawab dalam proses fasilitasi pelaksanaan Musdes.

Mengacu pada ketentuan dalam pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 mencantumkan bahwa Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa dilakukan dengan kegiatan yang meliputi :

  1. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa.
  2. Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
  3. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

2. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya Musdes dalam rangka perencanaan pembangunan desa adalah untuk :

  1. Mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
  2. Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;

3. Masukan

Bahan dan dokumen yang dipersiapkan untuk penyelenggaraan Musdes terdiri dari :

  1. Dokumen RPJM Desa.
  2. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun lalu dan gambaran pelaksanan RKP Desa tahun berjalan.
  3. Data dan Informasi Desa (Profil Desa, Sistem Informasi Desa, Monografi Desa, dll).

Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 mencantumkan bahwa :

  1. Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
    a. Mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
    b. Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
    c. Membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
  2. Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota
  3. Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
  4. Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi pedoman kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.

4. Peserta

Musyawarah Desa diikuti oleh peserta Musdes, tamu undangan dan pendamping.

  1. Peserta antara lain : Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), pemuka agama, pemuka adat, pemuka pendidikan (lembaga PAUD), Forum Anak, TKPK Desa, kelompok rentan (miskin, difabel, lansia), perwakilan kelompok (nelayan, pengrajin, petani, perempuan).
  2. Tamu undangan adalah Camat, tenaga pendamping, dan/atau pihak ketiga (yang memiliki keterkaitan dengan pembangunan desa).
  3. Musyawarah Desa dihadiri oleh minimal 10 orang perwakilan dari masing – masing dusun.
  4. Musyawarah Desa wajib memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30%.

5. Waktu Pelaksanaan

BPD menyelenggarakan Musdes dilaksanakan pada bulan Juni 2019.

6. Mekanisme

1). Persiapan

  1. BPD membentuk dan menetapkan Panitia Musyawarah Desa Panitia Musdes diketuai oleh Sekretaris BPD, dengan anggota dari unsur BPD, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), unsur masyarakat, dan perangkat Desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua BPD. Dalam hal Sekretaris BPD berhalangan, Ketua Panitia Musdes dapat ditunjuk dari unsur anggota BPD lainnya. Keanggotaan panitia Musdes bersifat sukarela. Susunan kepanitiaan Musdes terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota, dengan jumlah personil paling sedikit 5 (lima) orang. Kepanitiaan Musdes minimal 30% (tiga puluh per seratus) dari unsur perempuan.
  2. Panitia Musdes mengumumkan pelaksanaan Musdes kepada masyarakat luas, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Musdes.
  3. Panitia Musdes membuka pendaftaran peserta Musdes yang berkeinginan hadir.
  4. Tugas panitia musyawarah desa :
    1. Mempersiapkan susunan acara dan media pembahasan berdasarkan bahan dokumen pembahasan yang dipersiapkan Pemerintah Desa dan dokumen pandangan resmi BPD.
    2. Menyiapkan bahan pembahasan (penggandaan dokumen, penyiapan peningkasan materi, pembuatan media tayang atau menuangkan materi pembahasan melalui media lainnya).
    3. Menyiapkan daftar peserta dan menyampaikan undangan kepada peserta Musdes dan tamu undangan, paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan Musdes.
    4. Melakukan registrasi peserta Musdes bagi peserta yang berkeinginan hadir, paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan Musdes.

2). Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan Musyawarah Desa sebagai berikut:

  1. Tata Tertib Musyawarah Desa :
    1. Musyawarah dipimpin oleh Ketua BPD. Apabila Ketua BPD berhalangan hadir, harus memberitahukan ketidakhadirannya dengan alasan yang benar untuk selanjutnya diinformasikan kepada peserta Musdes, dan posisi pimpinan Musdes dapat digantikan oleh wakil ketua atau anggota BPD lainnya.
    2. Musyawarah Desa dipandu oleh ketua Panitia Musyawarah Desa.
    3. Sekretaris Musdes adalah salah satu anggota BPD, atau unsur masyarakat dan/atau KPMD.
    4. Peserta yang hadir dalam kegiatan Musdes harus menandatangani daftar hadir.
    5. Musdes dimulai dan dibuka apabila peserta yang hadir telah memenuhi 2/3 (dua per tiga) dari peserta yang diundang, dan/atau telah disepakati oleh para peserta Musdes.
    6. Sekretaris BPD selaku ketua panitia Musdes membacakan susunan acara sebelum Musyawarah Desa dipimpin oleh pimpinan Musyawarah Desa.
    7. Sekretaris BPD meminta persetujuan seluruh peserta yang hadir perihal susunan acara dan peserta Musdes berhak mengajukan keberatan dan usulan perbaikan.
    8. Jika susunan acara Musyawarah Desa telah disetujui oleh peserta Musdes, maka musyawarah dilanjutkan dengan dipimpin oleh pimpinan Musyawarah Desa.
  2. Pembahasan Materi Musyawarah Desa Penyampaian informasi tentang Musdes RKP Desa secara lengkap kepada peserta, dengan tahapan sebagai berikut :
    1. Pemaparan Pemerintah Desa tentang Rencana Prioritas Program/Kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan RPJM Desa untuk tahun pelaksanaan 2019.
    2. Tanggapan resmi BPD terhadap pemaparan Pemerintah Desa tentang Rencana Prioritas Program/Kegiatan.
    3. Pandangan resmi Camat terhadap pemaparan Pemerintah Desa tentang Rencana Prioritas Program/Kegiatan.
    4. Pandangan masyarakat peserta Musdes terhadap pemaparan Pemerintah Desa tentang Rencana Prioritas Program/Kegiatan.
    5. Tanggapan Pemerintah Desa atas pandangan resmi dari berbagai pihak terhadap pemaparan Pemerintah Desa tentang Rencana Prioritas Program/Kegiatan.
  3. Pengambilan Keputusan Musdes
    1. Berdasarkan hasil pembahasan, Pimpinan Musdes merumuskan rancangan keputusan Musdes.
    2. Rancangan keputusan Musdes disampaikan/dibacakan dan ditawarkan kepada peserta Musdes untuk disepakati.
    3. Keputusan Musdes dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Pimpinan Musdes, Kepala Desa dan salah satu Perwakilan Peserta Musdes (bukan dari unsur Pemerintah Desa, BPD atau Lembaga Kemasyarakatan Desa)
    4. Berita Acara Musdes dilampiri risalah yang memuat catatan seluruh jalannya Musyawarah Desa, serta dilengkapi dengan catatan tentang :
      1. Hal-hal strategis yang dibahas tentang Rencana Prioritas Kegiatan Pembangunan Masyarakat yang berkaitan dengan pemerintahan, pembangunan, pembinaan sosial kemasyarakatan dan pemberdaya-an masyarakat berdasarkan RPJM Desa.
      2. Hari dan tanggal Musyawarah Desa;
      3. Tempat Musyawarah Desa;
      4. Susunan acara Musyawarah Desa;
      5. Waktu pembukaan dan penutupan Musyawarah Desa;
      6. Pimpinan dan sekretaris Musyawarah Desa;
      7. Jumlah dan nama peserta Musyawarah Desa yang menandatangani daftar hadir; dan
      8. Undangan yang hadir.
  4. Penutupan Acara Musyawarah Desa Apabila sudah tercapai keputusan Musyawarah Desa, dilakukan penandatanganan Berita Acara Musdes. Selanjutnya pimpinan Musyawarah Desa menutup secara resmi acara Musyawarah Desa.

7. Keluaran

Keluaran (output) dari kegiatan Musdes berupa :

  1. Berita Acara Musdes penyusunan RKP Desa yang memuat kesepakatan Hasil Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa untuk prioritas program/kegiatan Tahun 2020.
  2. 2) Risalah Musyawarah Desa dipublikasikan melalui media komunikasi yang ada di desa agar diketahui oleh seluruh masyarakat desa.

Ketentuan Lainnya

  1. Hasil Musyawarah Desa menjadi persyaratan dalam pengajuan pencairan dana baik Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bahgi Hasil Pajak (BHP) serta pengajuan dana bantuan lainnya.
  2. Dalam hal Desa tidak mencantumkan Dokumen Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada poin 3, maka Tim Kecamatan dapat melakukan penundaan Rekomendasi pencairan dana baik Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak (BHP) serta pengajuan dana bantuan lainnya.
  3. Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 2 adalah Tim yang dibentuk melalui Musyawarah Desa yang anggotanya dapat berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau Satuan Kerja Perangkat Kecamatan, Daerah Kabupaten/Kota, yang mempunyai pengalaman atau keahlian di Bidang Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa serta Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
  4. Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang dengan memperhatikan keterlibatan perempuan.
  5. Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
  6. Tugas tim Verifikasi adalah sebagai berikut :
    1. Melakukan verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020.
    2. Memeriksa kelengkapan dokumen usulan atau kegiatan yang diajukan pada masing – masing bidang.
    3. Melakukan observasi lapangan untuk memeriksa kesesuaian dalam usulan atau kegiatan dengan fakta di lapangan.
    4. Membuat rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan usulan kegiatan.
    5. Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf (d) diatas di umumkan kepada Masyarakat melalui papan informasi desa dan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).
  7. Pembiayaan operasional Tim Verifikasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)

 

Berlangganan

Berlangganan: Dapatkan berbagai materi dan informasi seputar Desa yang terupdate dangan menyesuaikan kondisi terkini dan sesuai regulasi terbaru.

0 Komentar:

Memuat…

Tautan (link) hidup dalam komentar akan terhapus secara otomatis.
Untuk menyisipkan tautan dengan aman, gunakan kode [url=http://example.com]Teks Tautan[/url]
Untuk menyisipkan kode, gunakan tag <i rel="code">KODE ANDA</i>
Untuk menyisipkan gambar, gunakan kode [img]URL GAMBAR[/img]
Untuk menyisipkan judul, gunakan tag <b rel="h4">JUDUL ANDA DI SINI…</b>
Untuk menciptakan efek tebal gunakan tag <strong>TEKS ANDA DI SINI…</strong>
Untuk menciptakan efek huruf miring gunakan tag <em>TEKS ANDA DI SINI…</em>

Khusus untuk membalas komentar disarankan menggunakan tombol balas di samping komentar terkait dibandingkan menggunakan formulir komentar di bawah agar komunikasi lebih terstruktur. Karena mungkin, apa yang Anda tanyakan/katakan saat ini akan sangat bermanfaat bagi pembaca lain.

:) :( ^_^ :D ;) :bd :'( :\ ;p B) :Q :Ozzz 7:( \o/ **p :* 0:) :a 7:O *fuck* x& x@ ~x( *yaya* =p*

C:ID ❖ CIPTA DESA. Media ini merupakan pembelajaran bersama dari berbagai sumber terpecaya dan bertujuan sebagai media sharing bersama dari berbagai kebutuhan berdesa secara administrasi, mulai dari regulai-regulasi desa, format dokumen dan video yang sudah dikemas dengan diskusi-sikusi dari mereka yang profesional demi menjawab kabutuhan terkini dalam berdesa.

  ENGLISH

This media is shared learning from various trusted sources and aims to be a shared media of various administrative needs of the village, starting from village regulations, document formats and videos that have been packaged with discussions from professionals in order to answer the latest problems in rural areas.

DAFTAR TAUTAN


THE RULES


Saya tidak bisa hidup tanpa JavaScript!Aktifkan JavaScript?
Ke atas!