Perubahan RKP Desa

  1. RKP Desa dapat diubah dalam hal :
    1. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
    2. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
    3. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun untuk melakukan kaji ulang serta mengumpulkan dokumen terkait dengan adanya kejadian khusus dan perubahan mendasar atas kebijakan.
    4. Kepala desa dan Tim Penyusun berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus.
    5. Kepala desa dan Tim Penyusun mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
    6. Tim Penyusun melakukan kaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus dan kaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
    7. Tim Penyusun menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB;
    8. Tim Penyusun menyusun rancangan RKP Desa perubahan. Hasil rancangan RKP Desa perubahan selanjutnya diserahkan kepada Kepala Desa
    9. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa berdasarkan rancangan yang telah disusun oleh Tim Penyusun.
    10. Hasil kesepakatan dalam musrenbangdes selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa tentang RKP Desa Perubahan.
    11. Peraturan Desa tentang RKP Desa Perubahan dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa