Draft SK Tim Verifikasi Penyusunan RKP Desa

SK Tim Verifikasi Penyusunan RKP Desa
Illustration - ciptaDesa.com

Menimbang

  1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam rangka penyusunan RKP Desa, perlu membentuk Tim Verifikasi Rancangan RKP Desa;
  2. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, Kepala Desa perlu untuk menetapkan Tim Verifikasi rancangan RKP Desa dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat

  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musayawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 05);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sumber–sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 13);
  16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2011 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 6);
  17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 – 2033 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 11);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 1);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 10);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 8);
  21. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Solusi Kemiskinan (Poverty Solution Program/PSP) di Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 21);
  22. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
  23. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 16);
  24. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pendirian, Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 37);
  25. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 31);
  26. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 73);
  27. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 40)
KESATUMenetapkan Tim Verifikasi dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
KEDUAMenugaskan kepada Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA untuk:
  1. Melakukan verifikasi atas Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan yang akan dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 20xx.
  2. Menyampaikan hasil verifikasi atas Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan yang akan dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP Desa) kepada Kepala Desa.
KETIGASegala biaya yang berkenaan dengan Pelaksanaan tugas Tim Verifikasi Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
KEEMPATKeputusan ini berlaku Sejak tanggal ditetapkan

Apa itu Tim Verifikasi RKP Desa? Berikut kami bagikan contoh format Surat Keputusan (SK) Kepala Desa tentang Tim Verifikasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang bisa Anda download secara gratis dalam web ini.

SK Tim Verifikasi Penyusunan RKP Desa 39.5 KB
Dokumen RKP Desa