Draft SK Panitia Pilkades

SK Panitia Pilkades
Illustration - ciptaDesa.com

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 19 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019, maka perlu di bentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Mengingat

  1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusaywaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 2);
  9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 27);
  10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 31);
  11. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 40);

Memperhatikan

Hasil Musyawarah Desa Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang bertempat di Balai Desa.

.
KESATUSusunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini.
KEDUATugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:
  1. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
  2. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
  3. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
  4. Mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
  5. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  6. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
  7. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
  8. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
  9. Melaksanakan pemungutan suara;
  10. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
  11. Menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
  12. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
KETIGAMasa kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa berakhir setelah dilantiknya Calon Kepela Desa terpilih.
KEEMPATSegala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
KELIMAKeputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Berikut kami bagikan draft format Surat Keputusan (SK) BPD tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa (Musdes) dalam melaksanakanPeraturan Bupati Situbondo Nomor 19 Tahun 2019 tentang Kepala Desa yang bisa Anda download secara gratis dalam web ini.

SK Panitia Pilkades 52.9 KB