|
| Illustration - ciptaDesa.com |
Latar Belakang
- bahwa Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) merupakan salah satu wadah Pembinaan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan kesehatan, pemantapan pelaksanaan Keluarga Berencana (KB), peningkatan kesehatan ibu dan balita serta untuk mewujudkan keluarga berkualitas;
- bahwa dalam penyelenggaraan program Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) dilaksanakan oleh kader Posbindu di wilayah Desa;
- bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, untuk membentuk dan mengangkat Kader Posbindu perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
Landasan Hukum
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pembinaan Terpadu;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pembinaan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Repulik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- Surat Keputusan Bersama: Menteri Dalam Negeri/Menteri Kesehatan/Kepala BKKBN. Masing-masing Nomor: 23 Tahun 1985, Nomor: 21/Men.Kes/Inst.B./IV/1985, Nomor: 1I2/HK-011/A/1985 tentang penyelenggaraan Posbindu;
- Peraturan Bupati Situbondo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 40);
Memutuskan
| Diktum | Keterangan |
|---|
| KESATU | Membentuk dan menunjuk nama-nama Kader Posbindu tersebut di Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini. |
| KEDUA | Kader Posbindu tersebut mempunyai tugas sebagai berikut:
- Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader;
- Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada kegiatan Posbindu setiap bulannya;
- Mencatat hasil rekam Posbindu dan merekapnya; dan
- Membuat laporan hasil penimbangan Posbindu kepada Kepala Desa.
|
| KETIGA | Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APB Desa; |
| KEEMPAT | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. |
Berikut kami bagikan draft format Surat Keputusan (SK) Kepala Desa tentang Penunjukan Kader Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Lansia Desa secara gratis dalam web ini.
