Kongres Kebudayaan Desa Tahun 2020 - Datakrasi

Kongres Kebudayaan Desa - Datakrasi
Illustration - ciptaDesa.com

Salah satu yang menyebabkan tahun 2020 akan dikenang sepanjang masa adalah pandemi Covid-19. Pandemi ini mengubah begitu banyak tatanan, baik yang sudah berjalan maupun yang masih direncanakan. Covid-19 datang pada sebuah era ketika dunia tengah beralih memasuki era revolusi 4.0. Ini adalah sebuah era ketika algoritma dan data raya (big data) dapat dikatakan tahu tentang diri kita melebihi yang kita ketahui tentang diri kita sendiri. Dengan itu, tumbang pula individualisme yang inheren dalam tesis pengetahuan-diri. Martin Suryajaya dalam tulisan bertajuk “Membayangkan Politik Dunia Setelah Corona: dari Demokrasi ke Datakrasi” di laman pribadinya mengatakan bahwa ada tiga hal yang bisa dibayangkannya tentang nasib politik demokrasi tingkat dunia pada masa Corona. Pertama, surutnya politik berbasis hak. Kedua, semakin usangnya wacana tentang legitimasi dan representasi. Ketiga, transformasi demokrasi menjadi datakrasi. Datakrasi sendiri—masih menurut Martin Suryajaya—bisa diartikan sebagai sebuah tata pemerintahan yang dikelola secara impersonal, tanpa individu ataupun kelompok pemimpin, sepenuhnya berdasarkan kecerdasan buatan (AI) dengan berbasiskan data raya yang terhimpun dari seluruh aktivitas warga negara. Dengan ini, pemerintahan sepenuhnya dijalankan dengan formulasi AI yang ditentukan berdasarkan nilai-nilai demokratis. Interpretasi manusia tidak dibutuhkan dan diharapkan menjauh dari simpulan kebenaran yang dirumuskan oleh AI.

Untuk membicarakan hal tersebut maka Webinar Seri 15 Kongres Kebudayaan Desa tahun 2020 mengangkat tema “Datakrasi: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Desa Berbasis Data Menuju Tatanan Indonesia Baru”. Webinar ini diselenggarakan melalui aplikasi Zoom pada tanggal 9 Juli 2020 dengan total users mencapai 910. Webinar ini juga ditayangkan melalui YouTube dan hingga tulisan ini dibuat tanggal 24 Juli 2020 sudah disaksikan sebanyak 1.157 kali. Webinar kali ini menghadirkan enam narasumber, antara lain Dr. Ivanovich Agusta (Pusdatin Kemendes), Onno W. Purbo (pakar telematika), Budiman Sudjatmiko (Inovator 4.0 Indonesia), Sukamdi (Kependudukan UGM), Mochamad Hadiyana (Deputi Informasi dan Data KPK), Margiyono Darsasumarja (pemerhati cyber law, mantan Komisaris Independen Telkom), serta dimoderatori oleh G. Ragil Wibawanto, M.A. (Sosiologi UGM).

Sebegitu penting dan berkuasanyakah data itu? Dalam buku yang disusun berdasarkan hasil Webinar Seri 15 Kongres Kebudayaan Desa ini, Margiyono Darsasumarja, seorang pemerhati cyber law sekaligus Komisaris Independen Telkom tahun 2015- 2020, menyebut bahwa kekuasaan dan data merupakan satu jalinan yang tidak terpisah saat membicarakan dunia digital, data menjadi komoditas penting yang membuat seseorang atau sebuah kelompok menguasai orang lain dalam skala besar. Di era digital seperti saat ini, data bahkan telah dianggap oleh kalangan tertentu sebagai the next currency atau mata uang baru selanjutnya. Oleh karena itu, kemudian muncul istilah datanomics, sebuah istilah yang mengandung pengertian bahwa data merupakan sumber daya ekonomi yang penting.

Contoh lain menyangkut betapa penting dan berpengaruhnya data dapat kita lihat dari peristiwa yang disebut sebagai Cambridge Analytica. Pada tahun 2016, data pengguna Facebook bocor dan digunakan oleh tim kampanye Donald Trump untuk memenangkan pemilihan presiden Amerika Serikat. Berkaca dari peristiwa tersebut, seturut Margiyono, kita membutuhkan keadilan data. Keadilan data akan menjamin data-data dari empu data aman dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu tanpa seizin si empu data tersebut. Hal itu menjadi penting karena bagaimanapun juga, era big data atau data raya ini memang tak bisa dihindari. Dengan kalimat yang puitis, Margiyono menyatakan bahwa big data adalah hujan, tetapi kita tak perlu pawang untuk menghentikannya. Yang kita perlukan agar tidak basah kuyup dan masuk angin adalah payung. Payung tersebut adalah data governance atau regulasi yang mengatur data-data yang tersebar.

Isu pemanfaatan big data dan media sosial untuk perumusan kebijakan publik bukan hal yang baru dibahas. Salah satu artikel yang ditulis oleh Douglas Yeung (2018) mengenai manfaat analisis (big data) media sosial terhadap arah kebijakan kesehatan merupakan contoh yang cukup jelas. Bagi Yeung, data media sosial memberikan informasi yang real-time sehingga pembuat kebijakan mengetahui apa yang benar-benar dianggap penting oleh publik. Pengetahuan ihwal perilaku publik yang diproses melalui teknologi machine learning sangat berguna untuk mengukur perilaku dan tingkat kesehatan masyarakat, serta intervensi kebijakan seperti apa yang seharusnya dilakukan. Ketika pandemi Covid-19 tiba, kebutuhan akan data yang akurat benar-benar urgen. Dalam hal data kependudukan, seperti yang disampaikan oleh Sukamdi dari Fakultas Geograf Universitas Gadjah Mada, misalnya. Ia menyebut bahwa ada kecenderungan selama masa pandemik Covid-19 ini pemanfaatan big data semakin meluas dan intensif.

Salah satu contoh pemanfaatan big data untuk analisis perubahan pola mobilitas penduduk semasa pandemi Covid-19 dilakukan oleh Google. Analisis perubahan pola mobilitas semacam ini menjadi tidak bisa ditawar lagi karena watak virus Corona yang begitu mudah menyebar, baik melalui droplet atau kontak fsik. Analisis perubahan mobilitas penduduk juga memudahkan kita melakukan tracing penyebaran virus Corona.

Mengapa analisis sebagaimana dilakukan oleh Google tidak pernah muncul dari dalam negeri? Alasan yang paling jelas adalah karena kontrol terhadap data tidak berada di tangan kita. Atau alasan lain yang paling elementer adalah tidak ada yang paham tentang keberadaan data tersebut dan sekaligus bagaimana mengolah dan menganalisis. Setidaknya, begitulah kesimpulan yang dinyatakan Sukamdi.

Big data juga merupakan sebuah terobosan mutakhir untuk menuju pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Datakrasi bisa menjadi alat ampuh untuk meminimalkan terjadinya korupsi. Prinsip bahwa data bisa diakses publik dan kemampuan memberikan informasi secara real-time dapat meminimalkan penyalahgunaan wewenang dan potensi korupsi. Sedari awal, korupsi bisa dicegah sedini mungkin. Datakrasi bisa menjadi pemodelan pencegahan korupsi dengan kekuatan data yang rigid dan terkontrol oleh publik. Mochamad Hadiyana, Deputi Bidang Informasi dan Data Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan contoh bagaimana big data analytics dapat digunakan untuk menyisir informasi dan menemukan detail rumit yang lepas dari pengamatan manusia. Sebagai contoh, Panama Papers dapat ditulis karena jurnalis menggunakan big data untuk menganalisis lebih dari 11.000 dokumen. Selain itu, big data analytics dapat menilai beberapa sumber informasi yang berbeda untuk menemukan tren yang mudah terlewatkan oleh kita. Contoh lain, Komisi Eropa dan Transparansi Internasional menggunakan perangkat lunak big data analytics milik mereka untuk membandingkan data dari lembaga swasta dan lembaga publik guna menemukan penyimpangan, konflik kepentingan, dan tanda-tanda perilaku korup lainnya. Kemampuan menganalisis dan membandingkan berbagai sumber informasi adalah salah satu keuntungan terbesar dari big data analytics.

Dalam aspek kebudayaan, data juga merupakan salah satu aspek penting, sebagaimana disampaikan oleh Ivanovich Agusta, Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Data menunjukkan wajah desa. Sebelum adanya data, atau ketika data tidak ada, desa bagai tidak berwajah, atau setidaknya, wajah desa tersembunyi. Data desa yang timbul tenggelam tiap tahunnya membuat desa seperti berada dalam kegelapan. Ketika pandemi Covid-19 terjadi, pengambilan data untuk pemberian bantuan lebih mudah karena diambil langsung dari desa. Bantuan sosial yang dikucurkan oleh pemerintah, jika sesuai data yang di-input, maka dana tersebut mencakup hampir 85 persen dari jumlah keluarga di Indonesia. Maka tidak perlu ada kekhawatiran bahwa angka kemiskinan naik sekitar 4-5% karena bantuan sosial sudah siap sampai 70% untuk warga. Sistem pendataan BLT dana desa telah sesuai kesepakatan dengan indikator berbasis RT yang dilakukan oleh Relawan Desa Tanggap Covid-19.

Budiman Sujatmiko juga menyampaikan gagasannya tentang desa dan kaitannya dengan data. Ia menyatakan bahwa hari ini kita memerlukan sebuah konsep di mana masyarakat bukan hanya berdana, melainkan juga berdata dan berdaya. Kita memerlukan sebuah kerangka di mana masyarakat dapat memiliki akses untuk menuju kondisi ekonomi dan sosial yang lebih baik. Menurutnya, ada delapan aset dalam universal basic asset yang bisa dimanfaatkan untuk sampai pada kondisi masyarakat berdaya, salah satunya adalah data.

Berbicara perihal big data, tak bisa lepas dari masalah internet. Kendala hari ini adalah bahwa ada banyak sekali desa di Indonesia yang masih belum bisa mengakses internet. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu terjadi, antara lain mahalnya tarif internet dan ketersediaan jaringan. Untuk menyiasati hal tersebut, khususnya masalah mahalnya tarif, Budiman Sujatmiko menawarkan gagasan untuk lebih mengoptimalkan peran BUMDes. Sementara Onno W. Purbo, dengan segudang pengalamannya, menyampaikan hal-hal teknis dan solusi yang bagus sekali agar masyarakat yang tinggal di desa bisa mengakses internet dengan mudah dan murah.

Itu semua tentu saja bukan hal mudah, meski bukan berarti mustahil dilakukan. Dan ketika internet sudah menjangkau pelosok desa, misalnya, bukan lantas berarti semua persoalan tersebut selesai. Mukhijab dalam tulisan yang merupakan hasil dari call for paper untuk tema “Datakrasi” menunjukkan kepada kita kendala-kendala yang terjadi di sistem informasi kelurahan. Dengan sedikit keras, ia menyarankan untuk mendobrak status quo sistem informasi tersebut. Dan untuk itu, tidak bisa tidak, dibutuhkan political will dari pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) tentang urgensi digitalisasi pelayanan di kelurahan serta revolusi pelayanan yang memerlukan revolusi budaya birokrasi rigid (rumit) dan berteletele serta revolusi mental aparat sebagai raja yang harus disembah, dihormati, dan ditakuti oleh warga yang memerlukan pelayanan kelurahan. Begitulah.

Kongres Kebudayaan Desa - Datakrasi 3.84 MB
Buku Putih - Kongres Kebudayaan Desa 5.15 MB