Kongres Kebudayaan Desa Tahun 2020 - Keamanan & Ketertiban

Entah sejak kapan konstruksi eksotisme desa mulai terbentuk, tetapi Orde Baru berhasil memasarkan konstruksi eksotisme desa itu secara sistematis dan terpola. Orde Baru mengonstruksi desa sebagai “surga” di bumi. Desa adalah tempat yang asri, sejuk, hening, hijau dan rimbun, sawah terhampar, gunung tinggi menjulang, pantai indah mudah diakses, tempat kita bisa rekreasi, memancing, dan berbagai macam hal lainnya tempat kedamaian dan kebahagiaan berasal. Di desa pula tempat kita berkunjung ke rumah kakek dan nenek, pulang ke kampung halaman, tempat kita bisa bertemu petani, nelayan, dan orang-orang yang serba baik dan serba menyenangkan. Apa ada desa atau dusun atau kampung yang seideal yang digambarkan di atas? Saya rasa tidak.

Celakanya, banyak karya sastra, film, seni dan sebagainya yang diproduksi di masa Orde Baru melanggengkan konstruksi desa atau kampung halaman semacam itu. Kampung halaman dikesankan eksotis dan indah, alami, dan lestari. Desa seakan berada dalam sebuah akuarium besar yang indah dipandang sebagai penyejuk mata pemberi ketenangan. Tak bisa disentuh dan jangan disentuh perubahan karena jika itu terjadi, akuarium akan pecah dan desa akan hancur berantakan.

Konstruksi ini kini semakin diperparah oleh banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam memandang desa. Mereka memasukkan desa dalam sebuah preparat penelitian untuk kemudian mendedahnya, memberikan penilaian, dan terutama menjadi legitimasi tunggal yang berhak menilai desa, tanpa mau mendengar suara dari para penghuninya. Desa harus eksotis, harus asri dan lestari dan mesti dipertahankan selalu seperti itu.

Di lain pihak, konstruksi tentang desa bertolak belakang dengan konstruksi eksotisme desa. Desa atau kampung halaman adalah gambaran jelas akan ketertinggalan, kejumudan, kebodohan, kemiskinan yang dirangkum dalam satu frasa dengan sudut pandang kolonialisme: primitif. Desa sulit diajak maju, tak bisa dimengerti, dan semua hal yang tampak usang ada di sana sehingga mesti lekas ditinggalkan. Dalam karya sastra, film, seni, karya-karya anak negeri prakemerdekaan hingga pascakemerdekaan juga banyak yang menggambarkan desa seperti itu.

Nyatanya, data empiris di lapangan, di desa-desa, sama sekali tidak seperti gambaran-gambaran di atas. Jika kita berkunjung langsung ke desa, tinggal dalam jangka waktu cukup lama di sana, dan melihat langsung keseharian kehidupan di desa, kita akan menemukan desa dengan kondisi yang berbeda dengan desa pada dua konstruksi di atas.

Selain kesederhanaan, kesahajaan, eksotisme, desa juga menyimpan masalah, ada problematika yang cukup rumit di sana. Ada penjahat, orang-orang oportunis, dan terutama, masalah pemenuhan kebutuhan dasar, dan ragam bentuk konflik dengan latar belakang beragam. Di desa kekerasan juga terjadi, seperti di tempat-tempat lain.

Pada titik tertentu, desa memang memberi kedamaian bagi para penghuninya, desa juga menopang kehidupan di kota lewat geliat pertumbuhan ekonomi yang digerakkan oleh para penghuninya. Ini terlihat jelas ketika krisis ekonomi melanda Indonesia pada 1998, desa menampung dan bisa menghidupi manusia-manusia yang terimbas krisis di kota dan mesti kembali ke desa untuk bertahan hidup. Tapi sekali lagi, desa bukan sesuatu yang bersih dari masalah, tidak melulu kebaikan-kebaikan yang ada di sana, bukan hanya eksotisme-eksotisme yang ditawarkan desa. Ia kompleks seperti juga tempat-tempat lain di muka bumi.

Saya kemudian kembali mengingat-ingat beberapa kunjungan ke desa-desa yang ada di negeri ini. Alih-alih desa sebagaimana yang digambarkan dan dikonstruksi oleh Orde Baru, atau konstruksi desa tempat berkumpulnya keprimitifan dan keterbelakangan, saya menemukan desa-desa dengan ragam bentuk kompleksitasnya.

Pada Kongres Kebudayaan Desa, webinar seri 5 dengan tema Keamanan dan Ketertiban: Menghadirkan Rasa Aman dan Perlindungan Masyarakat Desa, kompleksitas desa disodorkan dengan lebih jelas lagi, terutama pada konteks keamanan dan ketertiban di desa. Bagi saya, ini sebuah tema yang menarik. Mengapa ini menarik? Dalam kondisi seperti ini, dunia yang dikepung oleh wabah pandemi korona, desa kembali ramai dibicarakan, tetapi biasanya dalam konteks ketahanan pangan, desentralisasi, otonomi, ketahanan ekonomi, yang semuanya bermuara pada kemampuan desa dan para penghuninya dalam menghadapi wabah korona ini. Akan tetapi, isu keamanan dan ketertiban di desa jarang sekali jadi perbincangan. Padahal ini salah satu kunci kesuksesan sebuah desa dalam banyak hal, adanya jaminan keamanan dan ketertiban.

Kongres Kebudayaan Desa, Webinar Seri 5 dengan tema Keamanan dan Ketertiban, menghadirkan bahasan yang menarik dengan para pembicara yang kompeten di bidangnya masing-masing. Ada Era Purnamasari dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), M. Najib Azca, seorang akademisi dan sosiolog, Lian Gogali dari Institut Mosintuwu, Poso, dan Nus Ukru dari Jaringan Baileo Maluku.

Dalam tulisannya, Era Purnamasari memaparkan temuan- temuan YLBHI terkait laporan dan aduan yang mereka terima sepanjang 2019 hingga Maret 2020. Dari temuan itu terlihat masih ada pelanggaran-pelanggaran terhadap hak perorangan, kriminalisasi, pelanggaran terhadap kebebasan sipil, hingga penangkapan sewenang-wenang. Ini artinya belum ada jaminan keamanan dan ketertiban. Yang lebih mencengangkan lagi, dalam suasana pandemi korona seperti sekarang ini, perampasan-perampasan lahan oleh aparat atau pihak swasta terhadap lahan-lahan milik rakyat di desa malah meningkat. Konsentrasi masyarakat yang terfokus pada pandemi malah dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk merampas lahan milik rakyat.

Pada tulisan selanjutnya, Najib Azca menyoroti keragaman desa- desa di negeri ini. Keragaman itu meliputi keragaman tradisi dan kebudayaan, keragaman bentang alam dan profil komunitas, hingga keragaman penamaan istilah ‘desa’ di beberapa tempat di Indonesia. Keragaman itu bisa menjadi anugerah, namun di lain sisi juga bisa menjadi ancaman. Keragaman di Indonesia memicu kerawanan sosial yang jika tidak dikelola dengan baik, malah menjadi bumerang yang bisa menghancurkan tatanan utuh negeri ini.

Lian Gogali dan Nus Ukru dalam tulisannya membawa kisah dari lapangan, tempat mereka melakukan kegiatan, di Poso dan di Maluku. Mereka menjabarkan mengapa konflik bisa terjadi di lokasi- lokasi tempat mereka bertugas. Apa pemicunya dan mengapa bisa berlarut-larut. Setelah itu mereka merefleksikan temuan-temuan di lapangan tentang proses perdamaian yang pada akhirnya terjadi.

Saya kira, empat tulisan yang terhimpun dalam buku ini, cukup baik menggambarkan bagaimana keamanan dan ketertiban desa itu bisa tercapai, dan bagaimana gangguan-gangguan terhadap keamanan dan ketertiban itu juga terus-menerus berdatangan. Ada solusi yang ditawarkan untuk menanggulangi gangguan itu, dan desa menjadi poros utama penanggulangan gangguan-gangguan tersebut.[]