Kongres Kebudayaan Desa Tahun 2020 - Kebhinekaan Desa-Desa Nusantara

Kongres Kebudayaan Desa - Kebhinekaan Desa-Desa Nusantara
Illustration - ciptaDesa.com

Brasil, salah satu negara yang memiliki kawasan hutan hujan tropis terbesar di dunia, mengalami pukulan keras ketika virus Covid-19 menjangkiti jutaan warganya. Angka kematian telah menembus seratus ribu jiwa, dan menjadikan Brasil sebagai negara dengan jumlah korban pandemi terbanyak setelah Amerika Serikat.1 Berdasarkan laporan Asosiasi Masyarakat Adat Brasil (APIB) akhir Mei 2020 lalu, terdapat lebih dari 980 kasus korona yang ditemukan pada suku asli pedalaman dengan jumlah kematian sebanyak 120 jiwa. Empat puluh enam persen anggota Suku Arara, dari wilayah Cachoeira Seca, terinfeksi Covid-19. Dan membutuhkan waktu tiga hari perjalanan dari desa tempat tinggal Suku Arara menuju kota dan rumah sakit terdekat.2 Berita buruk ini sebenarnya hendak mengatakan bahwa masyarakat adat, betapa pun berada jauh dari pusat-pusat keramaian kota-kota besar, tetapi mereka juga mengalami kerentanan yang serupa dengan masyarakat lainnya.

Hari Peringatan Masyarakat Adat Sedunia jatuh pada tanggal 9 Agustus 2020. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberi perhatian besar terhadap masyarakat adat di tengah masa pandemi ini. Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mengatakan, “Sepanjang sejarah, masyarakat adat telah dihancurkan oleh penyakit yang dibawa dari tempat lain, dan tidak memiliki kekebalan.”3 PBB dalam situs resminya mengakui bahwa data mengenai tingkat infeksi Covid-19 pada masyarakat adat belum tersedia (bahkan di mana pelaporan dan pengujian tersedia), atau belum ada perekaman berdasarkan etnis.4 Informasi yang relevan tentang penyakit menular dan tindakan pencegahan juga belum tersedia dalam berbagai bahasa asli masyarakat adat.

Jauh sebelum pandemi merajalela, masyarakat adat sudah menghadapi kerentanan akibat dari ketidaksetaraan yang mengakar, stigmatisasi dan diskriminasi, akses yang tidak memadai ke pelayanan kesehatan, air bersih dan sanitasi. Pandemi yang membuat nyaris seluruh sendi kehidupan lumpuh, membuat masyarakat adat juga terdampak. Perempuan adat banyak yang kehilangan pemasukan karena penutupan pasar tradisional dan pasar kerajinan tangan, dan begitu pula anak-anak adat kehilangan pendidikan karena betapa sulitnya akses terhadap pembelajaran virtual. Selain itu, masyarakat adat telah menjadi korban ancaman dan kekerasan, di tengah meningkatnya perambahan di wilayah masyarakat adat oleh penambang dan penebang liar akibat longgarnya penegakan perlindungan lingkungan selama krisis. “Kami mendesak negara- negara anggota PPB dan komunitas internasional untuk memasukkan kebutuhan dan prioritas khusus masyarakat adat dalam menangani pandemi Covid-19,” ujar Anne Nuorgam, Ketua Forum Permanen PBB untuk Masalah Pribumi.

Seperti halnya diungkapkan oleh PBB, dalam konteks masyarakat adat di Indonesia, Rukka Sombolinggi, Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), juga menyatakan bahwa masyarakat adat termasuk yang paling terancam oleh Covid-19 sebab: mayoritas hidup di wilayah yang jauh dan sulit dijangkau; layanan kesehatan kurang, bahkan ada yang sama sekali tidak ada; mengalami krisis pangan sebagai dampak lanjutan dari ketiadaan kepastian hak, serta kriminalisasi dan diskriminasi. Contoh: pelarangan peladang tradisional, lahan diambil alih oleh korporasi dan konservasi, tidak memiliki KTP sehingga susah mengakses bantuan dana dari pemerintah, dll.

Meski demikian, baik PBB maupun AMAN menggarisbawahi bahwa di balik kerentanan masyarakat adat, terdapat pengetahuan dan kearifan tradisional yang secara organik menjadi dasar pembentukan daya lenting atau resilience mereka di masa krisis. Terdapat 476 juta masyarakat adat sedunia, dan di Indonesia sendiri, ada sekira 1.340 suku bangsa. Di samping itu, sebagian masyarakat adat tinggal di 80% wilayah tutupan keanekaragaman hayati. Semuanya memiliki struktur budaya yang sangat kompleks dan mewarisi ingatan kolektif mengenai bencana dan wabah yang datang silih berganti disertai dengan cara bertahan dari berbagai krisis lingkungan. Ingatan kolektif ini dapat berbentuk cerita rakyat, toponimi6 atau penamaan suatu wilayah berdasarkan sebuah peristiwa di masa lampau yang penting diketahui, dan lain-lain. Rukka Sombolinggi juga teringat pada cerita yang kerap ia dengar sewaktu kecil di kampungnya, Tana Toraja. Masyarakat di sana menyebut wabah Flu Spanyol dengan istilah ra’ba biang—manusia itu meninggal, rebah seperti alang-alang. Sepertiga masyarakat Toraja tewas pada 1918 akibat pandemi tersebut.

Semangat untuk kembali belajar kepada masyarakat adat di masa pandemi ini juga dirasakan dalam acara Kongres Kebudayaan Desa. Secara khusus, serangkaian talkshow bertajuk Festival Kebudayaan Desa (FKD) dihelat pada tanggal 13 s.d 16 Juli 2020. Diskusi selama empat hari itu terbagi dalam delapan seri dengan menghadirkan 13 desa adat, di antaranya: Boti (Nusa Tenggara Timur), Merauke dan Mappi (Papua), Sigi (Sulawesi Tengah), Badui (Banten), Aceh, Minang (Sumatra Barat), Melayu-Sriwijaya (Sumatra Selatan), Batak-Toba (Sumatra Utara), Tidore (Maluku Utara), Dayak (Kalimantan), Bajo (Sulawesi), Biak (Papua), dan Paer Daya (Lombok). Tujuan penyelenggaraan FKD yakni bermaksud untuk menggali gagasan, pemikiran, praktik kebudayaan yang dihidupi dalam ruang keseharian warga desa-masyarakat adat di Indonesia. Upaya ini penting untuk meletakkan kembali fondasi kebudayaan dalam tatanan Indonesia baru. Oleh karena itu, “Arah Tatanan Indonesia Baru, Perspektif Desa-Desa Nusantara: Pergulatan Gagasan dan Parade Visual Kebhinnekaan Desa-Masyarakat Adat di Indonesia” menjadi tema besar dalam festival ini.

Dalam kerangka acuan kerja FKD disebutkan beberapa pertanyaan yang menjadi panduan untuk mempertajam setiap seri diskusi, antara lain: 1) Bagaimana memaknai dan mendefinisikan tatanan baru di era dan pasca Covid-19? Gagasan apa yang bisa didorong untuk mewujudkan tatanan baru yang lebih substantif? Bagaimana proses rekognisi adat dalam tata nilai kehidupan baru di Indonesia?; 2) Nilai, ajaran, pengetahuan, pemikiran, dan praktik kebudayaan apa yang bisa disumbangkan oleh tiap-tiap desa adat dalam rancang bangun Indonesia baru?; 3) Bagaimana peran dan kedudukan desa-desa adat dalam konstruksi tatanan Indonesia baru dari desa?; 4) Strategi kebudayaan, hukum, dan politik seperti apa yang perlu disusun ulang untuk memastikan tatanan Indonesia baru yang lebih implementatif?; 5) Arah kebijakan dan program- program strategis apa yang bisa ditawarkan untuk pemerintah desa- desa adat sebagai bahan pembangunan kebudayaan dan kesenian selama Covid-19 dan sesudahnya? Bagaimana pula kegiatan yang bisa ditawarkan? Dari kelima pertanyaan tersebut melahirkan 13 tulisan yang sebagian ditulis langsung oleh para narasumber FKD dan sebagian lagi diramu sekaligus disarikan oleh para penulis berdasarkan desa-desa adat terkait.

Menelusuri Keberagaman Desa Adat, Menemukan Kekayaan Pengetahuan Nusantara

Adat, merujuk pada salah satu definisi di dalam Kamus Besar bahasa Indonesia, merupakan wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lain berkaitan menjadi suatu sistem. Sementara itu, istilah mengenai masyarakat adat memiliki banyak pengertian. Baik organisasi internasional, konstitusi negara hingga organisasi nonpemerintah mempunyai definisi atas masyarakat adat. Menurut Yance Arizona, secara kuantitatif telah banyak perundang-undangan yang mengatur mengenai masyarakat adat, meskipun kita belum punya satu undang-undang khusus mengenai masyarakat adat.7 Namun di antara norma konstitusi, undang-undang, peraturan menteri, sampai dengan peraturan daerah belum selaras satu sama lain sehingga menimbulkan kesimpangsiuran konsep dan aturan yang berimplikasi pada kebingungan dalam menilai siapa yang dimaksud dengan masyarakat adat. Mulai dari istilah masyarakat adat, masyarakat hukum adat, kesatuan masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, komunitas adat terpencil, masyarakat asli, masyarakat pedalaman hingga desa adat mewarnai penyebutan komunitas ini di dalam berbagai kebijakan dan diskursus. Sebagian besar ahli merujuk pada pengertian masyarakat adat dalam tuntutan Judicial Review terhadap UU No. 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan yang dilakukan oleh AMAN: “Masyarakat Adat adalah sekelompok penduduk yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur dalam suatu wilayah geografis tertentu, memiliki sistem nilai dan sosial budaya yang khas, berdaulat atas tanah dan kekayaan alamnya serta mengatur dan mengurus keberlanjutan kehidupannya dengan hukum dan kelembagaan adat.”

Diskursus mengenai subjektivitas masyarakat adat terbagi menjadi dua aliran, yaitu: Pertama, pendekatan evolusionis yang memiliki pandangan bahwa masyarakat adat merupakan suatu komunitas yang memiliki hambatan dalam proses integrasi ke dalam dunia modern, sehingga perlu adanya upaya memodernisasikan kelompok tradisional dengan tolok ukur “orang kota” dan memaksakan indikator-indikator kesejahteraan menurut standar penguasa. Dengan kata lain, masyarakat adat merupakan subjek tradisional yang suatu saat akan hilang menjadi masyarakat modern; Kedua, pendekatan pluralis melihat masyarakat adat merupakan suatu keberagaman yang harus terus dijaga, sehingga masyarakat adat perlu dijamin hak-hak dasarnya untuk menentukan pilihan-pilihan secara mandiri bagi perkembangan komunitasnya masing-masing.

Dalam perkembangannya, pendekatan evolusionis (dan unifikasi hukum) yang pernah diterapkan semenjak zaman kolonial ternyata gagal melindungi hak-hak masyarakat adat. Pendekatan tersebut membuat masyarakat adat semakin terdiskriminasi karena ruang hidupnya dirampas baik oleh pemerintah maupun perusahaan. Pendekatan pluralis yang sejalan dengan paradigma pascamodern yang mengutamakan keberagaman subjek didukung pula oleh politik pengakuan (politics of recognition) yang mengakui masyarakat adat sebagai subjek hukum, sosial dan politik yang harus diterima keberadaan dan hak-haknya. Pengakuan ini telah tercermin pada UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang juga menyebutkan desa adat dalam pasal satu, dan memuat asas rekognisi di dalamnya.

Lebih jauh lagi, pandangan global kini melihat bahwa masyarakat-desa adat merupakan aktor kunci dalam isu lingkungan dan perubahan iklim. Dunia telah mengakui bahwa masyarakat-desa adat memiliki daya tahan sekaligus daya lenting terhadap segala perubahan karena kehidupan mereka tidak tergantung sepenuhnya pada ekonomi pasar dan modernisme. Mereka punya cara-cara sendiri yang mengandung kearifan tertentu di masa krisis, baik krisis (bencana dan wabah) maupun krisis sosial dan ekonomi. Seperti yang dapat kita temukan dalam tulisan Tahdia Jawhar Umaruzzaman berjudul “Menengok Kearifan Masyarakat Adat Badui di Tengah Masa Pandemi”, ia menguraikan secara rinci sistem sosial dan adat istiadat orang Badui, dari mulai aspek kepercayaan hingga bentuk arsitektur rumah sebagai hasil dari adaptasi manusia dengan alam. Tulisan ini menyampaikan pesan bahwa nilai kearifan yang dijalankan oleh masyarakat Badui tentang keseimbangan relasi alam, manusia dan Tuhan adalah gambaran ideal manusia menjalani hidup.

Sebagai masyarakat yang selalu peka membaca pertanda- pertanda alam, desa-desa adat mempunyai caranya masing-masing dalam berelasi dengan alam dan juga para pemimpin untuk menyampaikan bagaimana sebaiknya manusia waspada dan tidak mengabaikan bahasa alam. Badui mempunyai tradisi Seba, yakni ritual berjalan kaki menuju kediaman pemimpin, dalam konteks ini Bupati Lebak dan Gubernur Banten. Sementara itu, Paer Daya Lombok mempunyai Gawe Alif, prosesi ramu- ruwat dan daur ulang kehidupan yang hendak dilaksanakan kembali setelah gempa menghantam Lombok pada 2019 lalu. Prosesi adat tersebut membutuhkan persiapan bertahun-tahun lamanya, dan wabah Covid-19 yang disebut “rendok” dalam bahasa Paer Daya semakin meyakinkan mereka bahwa Gawe Alif yang terakhir kali diselenggarakan pada 1957 perlu dilakukan kembali.9 Masyarakat Dayak juga membangkitkan kembali ritual adat tolak bala yang biasa disebut Balala’, Bapentik, Bekumpang, Malis, dan lain-lain. Dalam konteks masyarakat adat Biak, pandemi Covid-19 mendorong mereka menghidupkan kembali tradisi wor atau upacara untuk memohon perlindungan dari penguasa alam semesta. Wor diselenggarakan setiap keluarga inti dengan melibatkan kerabat suami-istri yang bertujuan untuk memohon atau meminta kepada penguasa alam raya agar melindungi anak-anak mereka. Salah satu fungsi wor adalah sarana untuk mengatasi krisis dan sarana untuk mempererat solidaritas sosial antar kerabat.

Dalam tulisan Yona Primadesi berjudul “Huta: Pembagian Ruang Hidup Masyarakat Batak-Toba”, desa adat Batak-Toba mempunyai ingatan kolektif terkait wabah ketika pada 1850-an silam invasi Paderi menyebabkan epidemi kolera melanda tanah Batak selama dua tahun. Di masa itu, untuk mengatasi wabah, masyarakat Batak-Toba menempatkan orang-orang yang ahli di bidangnya untuk memberikan pemahaman, pengetahuan, hingga langkah-langkah penanganan yang bersifat praktis. Hal tersebut kemudian menjadi ingatan kolektif masyarakat Batak-Toba dengan cara dituturkan dan diturunkan dari generasi ke generasi. Sehingga ketika menghadapi pandemi Covid-19, masyarakat di huta-huta Batak-Toba jauh lebih siap dengan memanfaatkan warisan pengetahuan tersebut. Di Desa adat Topo Uma, Sigi juga demikian, ingatan kolektif tentang pandemi Flu Spanyol membuat warga hingga sekarang memiliki wilayah khusus untuk karantina anggota komunitasnya yang terjangkiti wabah.11 Mereka menyebutnya polompua. Bahkan, sebelum para anak mudanya yang kuliah di luar kota kembali ke desa akibat dampak Covid-19, warga telah menyediakan pakaian bahan makanan, dan segala keperluan untuk isolasi mandiri di polompua.

Sementara, cerita dari Bajo, desa-desa adat di sana juga mengalami dampak sosial ekonomi dari pandemi Covid-19. Karena bagaimana pun, meski tak pernah memunggungi laut, orang-orang Bajo memiliki interaksi yang kuat dengan masyarakat daratan terutama dalam industri perikanan serta sektor pariwisata.12 Dalam tulisan Dadang Ari Murtono berjudul “Dayak yang Tak Tunggal” masyarakat Dayak juga terkena dampak ekonomi saat harga karet dan lada anjlok di masa pandemi. Masyarakat yang bekerja sebagai buruh sawit dan tambang mengalami kerentanan yang tinggi pula karena pekerjaan fisik yang keras selalu mensyaratkan kerumunan. Bagi masyarakat Dayak yang segala kebutuhan pokoknya masih bisa dipenuhi dari alam sekitar, wabah tidak begitu menjadi soal. Namun sebaliknya, bagi masyarakat Dayak yang segala pemenuhan kebutuhannya bergantung pada pasar, risiko terkena wabah lebih tinggi, karena wabah menambah beban masalah sosial ekonomi yang sudah ada sebelumnya.

Secara garis besar, pembahasan desa-desa adat dalam bunga rampai ini berbasis pada penggambaran struktur adat masing-masing masyarakat, seperti dalam tulisan Basrizal Datuk Panghulu Basa berjudul “Nagari: Ruang Dinamika Masyarakat Minangkabau”. Di satu sisi masyarakat Minang digambarkan memegang teguh adat, dan di sisi lain juga memegang teguh ajaran agama Islam. Penulis juga menjelaskan dinamika struktur organisasi adat mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Selain itu, terdapat pembahasan mengenai temuan-temuan arkeologis yang membahas bagaimana kebudayaan kerajaan tertentu berpengaruh besar di masa silam seperti yang dijelaskan dalam tulisan Erwan Suryanegara berjudul “Membaca Sriwijaya, Mengeja I-N-D-O-N-E-S-I-A”.

Relasi antara desa adat dan negara juga menjadi salah satu isu yang menarik perhatian para penulis. Tulisan Dadang Ari Murtono berjudul “Politik Istilah di Masyarakat Adat Tidore” menjelaskan tentang kondisi suku Tidore di Maluku Utara yang memiliki sistem pengaturan sosial sendiri berdasarkan adat dan budayanya, namun kemudian tersingkir sejak dominasi sistem pemerintahan desa yang diinisiasi oleh Orde Baru melalui UU No.5/1979 menyeragamkan unit sosial masyarakat yang beragam ke dalam sistem pemerintahan desa. Dwi Cipta menguraikan tentang struktur kepemimpinan masyarakat Biak dan menghubungkannya dengan program pembangunan nasional yang cenderung abai pada masyarakat pinggiran. Namun, seperti halnya nagari yang mendapat angin segar dari desentralisasi kewenangan daerah, Biak juga mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah setempat. Dana otonomi khusus di Papua juga mendorong kemunculan berbagai kampung adat serta pemberdayaan komunitas-komunitas adat di Kabupaten Biak Numfor. Dana otonomi khusus meskipun sangat besar, masih belum mampu untuk mendukung hak-hak masyarakat adat di Kabupaten dan Mappi. Dalam tulisan Fawaz berjudul “Anim Ha, Manusia Sejati yang Terancam Kehilangan Tanahnya” diceritakan bahwa Suku Marind Anim yang mendiami Papua bagian selatan mengalami penyingkiran tatkala proyek pertanian monokultur pemerintah yang bernama Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) membuat tanah dan hutan masyarakat adat yang sejatinya merupakan “Mama” sekaligus “kekayaan dan tabungan” bagi mereka berangsur-angsur menyempit. Lain cerita dengan Dayak, yang masih gigih berjuang mendorong peraturan daerah mengenai masyarakat adat, oleh sebab terjadi banyak sekali kasus tumpang-tindih regulasi mengenai konsesi wilayah perkebunan dan pertambangan sementara kelompok masyarakat adat yang sudah mendapat penetapan dari SK Bupati dan SK Men-LHK belum dapat mengakses tanah-tanah adat dan kawasan di luar hutan yang telah ditetapkan. Gesekan-gesekan yang timbul dari relasi antara masyarakat adat dan desa semestinya menjadi catatan penting betapa keberagaman kondisi desa adat juga meliputi konflik-konflik di dalamnya.

Cerita dari Aceh dalam tulisan Arfiansyah berjudul “Adat: Arena Tarung dan Perubahan untuk Perempuan dan Anak” memberikan contoh menarik tentang dinamika peraturan adat melalui agensi dua sosok perempuan Aceh dalam melakukan advokasi terhadap perempuan dan anak-anak. Menurut tulisan ini, alih-alih disingkirkan dan digantikan dengan hukum formal untuk menangani perkara kekerasan, misalnya, adat mesti diubah menjadi medan pertarungan wacana sehingga keberadaan adat dalam masyarakat tidak mengalami pembekuan, melainkan bersifat transformatif, sesuai dengan kebutuhan dan perubahan zaman. Hukum adat adalah sesuatu yang bersifat tradisional namun sebenarnya luwes sekaligus kontekstual, juga terlihat pada cerita Fawaz mengenai Suku Boti.13 Ketika salah seorang warga Desa Boti tertangkap mencuri hewan ternak, setelah diketahui penyebab pencurian karena si maling tidak mempunyai hewan ternak, Raja Suku Boti alih-alih memberi sanksi keras terhadap warga tersebut, justru memberinya seekor hewan ternak. Oleh sebab hewan ternak bagi Suku Boti adalah salah satu kebutuhan pokok yang dapat menjamin kesejahteraan warga, maka sudah selayaknya pencuri yang tertangkap dipandang sebagai warga yang belum sejahtera, sehingga perlu disejahterakan dalam konteks ini diberi seekor hewan ternak. Ketiga belas tulisan yang terhimpun dalam buku “Kebhinnekaan Desa-Desa Nusantara; Perspektif Masyarakat Adat” ini adalah sebuah iktikad kembali menelusuri keberagaman budaya, memetakan potensi- potensi adat, dan menyusun kepingan-kepingan kronik pengetahuan lokal menjadi rancangan besar tatanan kehidupan Indonesia baru.

Bergerak Bersama Masyarakat Adat

Reformasi 1998 adalah sebuah momentum penting bagi kelahiran kembali bangsa Indonesia dalam memaknai kehidupan berdemokrasi dan bernegara. Di masa transisi politik, konflik-konflik horizontal berdasarkan etnis dan keagamaan muncul di mana-mana. Di sisi lain, konflik-konflik tersebut dapat dilihat sebagai kegagalan negara dalam memeratakan pembangunan dan menyejahterakan seluruh lapisan rakyatnya. Di tengah gejolak sosial dan politik tersebut, masyarakat adat menemukan masa kebangkitannya sebagai sebuah gerakan. Henley dan Davidson mengemukakan beberapa poin penting, bagaimana asal muasal kegairahan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia untuk kembali ke adat, antara lain: 1) inspirasi dan dukungan dari organisasi serta jaringan internasional; 2) tekanan dan penindasan di bawah Orde Baru; 3) peluang-peluang dan tuntutan penting dari Reformasi; serta 4) warisan ideologis.

Dalam perjalanan panjangnya, gerakan masyarakat adat juga mengalami berbagai tumbuh-kembang dan permasalahan-permasalahan internal. Arianto Sangaji dalam tulisan reflektifnya mengenai Kritik terhadap Gerakan Masyarakat Adat di Indonesia, menyatakan bahwa masyarakat adat bukanlah entitas yang tidak pernah berubah, tetapi telah mengalami perubahan sedemikian rupa.15 Dalam sejarah, mereka berkelindan dengan proses migrasi, peralihan agama, dominasi politik oleh kekuatan politik di luar mereka, serta terintegrasi ke dalam ekonomi pasar.16 Kita perlu menajamkan pandangan bahwa masyarakat adat adalah entitas yang kompleks dan dinamis.

Arianto Sangaji juga mengingatkan bahwa gerakan masyarakat adat harus mempromosikan keadilan, menentang hierarki dan eksploitasi, menjaga jarak dari kepentingan elite, dan mencegah setiap usaha untuk menghidupkan feodalisme. Gerakan masyarakat adat selayaknya tidak berkaitan dengan eksklusivisme etnik. Gerakan ini dapat menggunakan identitas etnis sebagai titik tolak, tetapi mengartikulasikannya tidak dalam semangat etnosentris. Gerakan masyarakat adat pada dasarnya mempromosikan keragaman etnik sebagai kekuatan.

Setelah dua dekade berjalan, gerakan masyarakat adat masih terus mendorong Undang-Undang Masyarakat Adat di dewan legislatif. Jika di masa Orde Baru kita lebih banyak menempatkan budaya dalam panggung pertunjukan, seperti yang direpresentasikan oleh Taman Mini Indonesia Indah, maka ketika era Reformasi tiba, adat menjadi sebuah landasan normatif identitas dan advokasi terhadap hak-hak masyarakat, terutama hak atas tanah—Henley dan Davidson menyebutnya sebagai menata ketidakadilan. Kini, meski pekerjaan rumah tersebut masih belum selesai, pandemi Covid-19 yang tiba-tiba menyergap kita dalam perasaan tak berdaya, membawa kesadaran kita kembali pada apa-apa yang telah terabaikan, salah satunya yakni jiwa bangsa atau volksgeit. Kebhinnekaan adalah kekuatan jiwa bangsa Indonesia. Di dalam kebhinnekaan mengandung unsur kearifan dan pengetahuan lokal yang kaya untuk menghadapi segala dampak pandemi. Dalam aspek kesehatan, kita dapat menggabungkan ribuan jenis herbal dalam pengobatan integratif—perpaduan modern dan tradisional, begitu pula mengoptimalkan ketahanan pangan dari tanaman dan bahan baku lokal. Di aspek sosial ekonomi, kita dapat belajar dari gotong- royong sebagai sebuah sistem, ingatan kolektif desa-desa adat terkait penanggulangan pandemi, sekaligus belajar memahami dinamika adat dalam komunitas masing-masing. Seluruh pembelajaran tersebut hendaknya dimaknai sebagai gerakan bersama masyarakat adat untuk mereka ulang kebudayaan Indonesia. Tabik![]

Kongres Kebudayaan Desa - Kebhinekaan Desa-Desa Nusantara 2.19 MB
Buku Putih - Kongres Kebudayaan Desa 5.15 MB