|
| Illustration - ciptaDesa.com |
Komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah dari pusat hingga daerah tampaknya menjadi persoalan tersendiri di masa pandemi Covid-19. Simpang siur, ketidakselarasan informasi, antara kementrian satu dengan yang menunjukkan protokol komunikasi tidak berjalan. Mungkin malah tidak ada. Situasi pandemi Covid-19 ini setiap orang mengalami volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity (VUCA). Ketidakpastian ini membuat masyarakat mencoba mencari informasi tentang Covid-19.
Hasil kajian Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) yang dirilis pada tanggal 7 April 2020 lalu menunjukkan sejumlah pernyataan blunder pejabat pemerintah Indonesia terkait wabah Covid-19. Mulai dari menganggap remeh tingkat urgensi maupun dampaknya terutama di awal ketika wabah ini muncul, hingga ketidakselarasan pernyataan yang disampaikan para pejabat tinggi negara yang memunculkan kebingungan di masyarakat. Temuan-temuan tersebut merefleksikan ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola informasi dan komunikasi publik secara tepat di masa krisis pandemi.
Uni Lubis (2020) setidaknya memaparkan beberapa kelemahan komunikasi publik pemerintah di masa pandemi menunjukkan ketaksinkronan tersebut. Pertama, komunikasi publik pemerintah tidak transparan, tidak membangun rasa percaya, dan cenderung menganggap enteng. Kedua, publik sulit mendapatkan data pergerakan kasus, karena sumber data resmi pemerintah tidak jelas. Sebagai contoh Menteri kesehatan melakukan keterangan pers secara sporadis, dengan “gurauan”. Sulit bagi publik untuk percaya terkait belum adanya kasus positif di Indonesia. Ketiga, komunikasi makin diperburuk oleh prioritas pemerintah yang lebih menekankan aspek ekonomi dan bisnis ketimbang aspek kesehatan. Apakah benar semua rumah sakit rujukan benar-benar siap? Keempat, pemerintah terkesan tidak punya protokol komunikasi yang terkoordinasi dari pusat sampai daerah. Kelima, transparansi data lewat sumber yang mudah diakses, perlu dilakukan, mengapa? Dalam kondisi pandemi ini nampaknya kita tidak hanya mengenal korupsi yang menimbulkan kerugian materi tapi lebih jauh ada korupsi data yang membuat publik menjadi kebingungan. Dampak korupsi data ini bukan hanya kerugian materi namun akhirnya banyak nyawa melayang karena tidak transparannya data publik sehingga orang-orang menjadi lengah atas pandemi Covid-19 ini.
Dampaknya apa? Kepercayaan publik pada pemerintah menurun. Data terbaru menunjukkan tingkat keterpercayaan pada presiden menurun drastis ke angka 52% di era pandemi semacam ini. Hal ini belum lagi ditambah berita-berita hoaks yang diproduksi oleh media-media besar utama, maupun hoaks produksi perorangan. Belum lagi bagaimana para politisi memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan-kepentingan politik kelompoknya.
Tampaknya pemerintah perlu menerapkan Finding Conclusion Recomendation (FCR) data dan kebijakan agar komunikasi publik tersampaikan secara jelas dan berlandaskan pada data akurat. Konsep ini akan memberikan masukan kepada opinion maker, kepada presiden dan menteri agar jangan sampai salah. Namanya personal-direction. FCR penting di masa krisis. Sebab jika krisis tidak di-handle dengan data yang kuat, yang ada bolong-bolong narasinya jadi tidak jelas. Dengan membentuk protokol komunikasi yang baik dan jaringan komunikasi yang kuat, pemerintah dapat membangun opini publik yang positif. Juga terbentuk kepercayaan serta penerimaan dan dukungan masyarakat yang bisa menjadi fondasi kokoh bagi pemerintah dalam menerapkan kebijakan. Sehingga bisa membangun opini publik yang positif, kepercayaan, penerimaan dan dukungan, serta set up foundation.
Pengalaman Desa Panggungharjo dalam komunikasi ke warga desa menarik untuk dicermati. Praktik yang dilakukan adalah WA-Group untuk sementara akan di-lock sehingga hanya admin utama yang bisa menyampaikan informasi tentang apa yang akan pemerintah desa lakukan. Kepala desa mengambil alih kendali WA-Group. Pemerintah desa memastikan semua dukuh dan Ketua RT harus masuk dalam grup WA. Jika ada Ketua RT yang tidak memungkinkan untuk dimasukan, dimohonkan dukuh untuk mengirimkan satu orang perwakilan dari RT tersebut ke dalam grup. Bisa dari unsur Karang Taruna, PKK atau kader maupun kaum rois atau yang lainnya. WA-Group Panggung Tanggap Covid-19 khusus hanya menginformasikan kondisi desa: bukan yang lain. Termasuk tidak menyebarkan berita informasi baik foto tulisan maupun video yang tidak terkait dengan Desa Panggungharjo.
Desa meyakinkan bahwa bahwa warga sudah sangat banyak memperoleh informasi dari berbagai sumber. Tapi dari semua sumber informasi tidak ada satu pun sumber informasi tersebut menyediakan saluran/kanal bagi warga desa untuk mengabarkan apa yang warga desa Panggungharjo hadapi.
Tiap perdukuhan juga didorong membuat WA-Group sendiri dan Lurah Desa masuk di dalamnya untuk memegang kendali terhadap perkembangan-perkembangan yang terjadi di tiap dukuh. Maka WAG-WAG Panggung Tanggap Covid-19 didedikasikan untuk mengakomodasi segala keluh kesah warga desa, harapan atau kerisauan. Apapun yang dibutuhkan, masalah apa yang dihadapi oleh warga. Penyampaian informasi hanya sebatas pengalaman baik atas inisiatif warga Desa Panggungharjo, bagaimana mereka membangun sistem sosial untuk bersama menghadapi situasi krisis ini. Memahami adanya kendala yang dihadapi dengan penggunaan aplikasi digital dalam kegiatan mitigasi ini, sehingga platform dibuat semudah dan sesederhana mungkin sehingga menjadikan seseorang yang tidak memiliki akses terhadap teknologi tetap bisa memperoleh manfaat dari platform tersebut.
Komunikasi publik yang efektif menjadi garda terdepan dari upaya untuk memberikan informasi yang akurat, menumbuhkan kepercayaan dan rasa aman kepada publik dalam situasi krisis. Pemerintah dituntut agar dapat menjadi rujukan informasi yang otoritatif bagi masyarakat, di tengah situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Tersedianya sumber informasi yang terpercaya semakin krusial, mengingat arus informasi yang kian tak terbendung karena kemajuan teknologi informasi yang pesat. Informasi dapat tersebar dengan cepat melalui media sosial dan kerap kali mengaburkan antara informasi yang akurat dengan mis-informasi yang justru menyesatkan.
Webinar seri ke 18 tentang “Komunikasi, Media, dan Influencer” ini akan mengulik bagaimana model dan pola komunikasi yang harus dikembangkan selama dan paska Covid-19. Kebutuhan protokol komunikasi seperti apa yang bisa dimungkinkan untuk tidak menjadi Infodemi. Seri ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan, bagaimana komunikasi publik yang efektif dikembangkan oleh pemerintah di tengah merebaknya infodemi dalam pengelolaan Covid-19?
Beberapa pertanyaan yang bisa diajukan dan dibayangkan adalah sebagai berikut:
- Model protokol komunikasi publik seperti apa yang bisa diimplementasikan di era pandemi Covid-19 dan sesudahnya?
- Strategi kebijakan komunikasi seperti apa yang bisa ditawarkan pada pemerintahan desa untuk pengelolaan komunikasi kebijakan, komunikasi publik terkait pandemi dan kebijakan desa pada umumnya?
- Program-program strategis apa yang bisa disorongkan kepada pemerintah desa untuk meng-handle komunikasi publik, media, yang lebih menenteramkan?
- Bagaimana langkah penguatan peran media (konvensional, digital, termasuk influencer) dalam mengadvokasi krisis?
- Bagaimana langkah penguatan peran media (konvensional, digital, termasuk influencer) untuk juga mendorong kampanye penguatan transparansi data atas sebaran informasi yang selama ini cenderung ditutupi dan membahayakan keselamatan kesehatan warga?
- Bagaimana model pengelolaan dan penataan pusat informasi yang bisa diterapkan di desa? Langkah apa yang perlu dilakukan? Protokol seperti apa yang bisa menjamin akses publik terhadap informasi krisis?
- Bagaimana peran leadership dalam mengelola informasi, dan menanggulangi infodemi?
Dalam rangka itu, pada webinar Seri 18 Kongres Kebudayaan Desa 2020, di Hari Kesembilan (dari rangkaian webinar seri 1 hingga seri 18, 1--10 Juli), pada Jumat, 10 Juli 2020: 13.00 s.d. 16.00 WIB, yang bertempat di Kampung Mataraman, Jl. Ringroad Selatan, Glugo No. 93, Panggungharjo, Yogyakarta, kami mengundang 5 narasumber untuk memaparkan sumbang-gagasan mereka dengan tema:
“Komunikasi, Media, dan Influencer: Merumuskan Kebijakan Komunikasi Publik dalam Tata Pemerintahan Desa menuju Indonesia Baru”,
- Prof. Dr. Hermin Indah Wahyuni (Komunikasi UGM)
- Tri Agus S, MA (APMD)
- Puthut EA (Mojok.co)
- FX Rudy Gunawan (Staf KSP 2014-2019)
- Febri Diansyah (Biro Hubungan Masyarakat KPK)
Moderator: Nezar Patria (fte Jakarta Post)
Kami mendorong kelima narasumber di atas untuk menyampaikan sumbang gagasan pada webinar Kongres Kebudayaan Desa tersebut, dan juga meminta mereka untuk menuliskan gagasan mereka dalam bentuk paper, tulisan, maupun makalah. Sebagian dari narasumber ini alhamdulillah berkenan menulis makalah dan menyerahkan ke panitia, namun ada sebagian dengan alasan satu dan lain hal belum bisa menyampaikannya dalam bentuk tulisan. Oleh karenanya kami terpaksa merekam sumbang gagasan mereka dalam bentuk notulensi yang kemudian kami olah menjadi tulisan yang utuh.
Buku ini merupakan hasil dari kumpulan antologi sumbang- gagasan tulisan para narasumber di acara webinar di atas, yakni dari makalah yang mereka tuliskan sendiri, maupun tulisan yang bisa kita rekam dari webinar seri ke-18 pada tema “Agama” dari rangkaian Kongres Kebudayaan Desa 2020. Selain itu, kami juga menambah tulisan dalam buku ini dari hasil seleksi Call For Paper (1 Juni – 15 Agustus 2020) yang juga merupakan bagian dari rangkaian acara Kongres Kebudayaan Desa. Terdapat tiga tulisan yang kami loloskan untuk tema “Komunikasi, Media, dan Influncer” di buku ini. Semoga tulisan-tulisan yang terekam maupun tertulis pada rangkaian webinar Kongres Kebudayaan Desa tersebut, maupun dari seleksi Call for Paper, yang telah menjadi kesatuan buku yang Anda pegang ini bisa memberi sumbang gagasan atas Arah Tatanan Baru Indonesia, yakni berangkat dari Desa dalam mengeja Indonesia, terutama setelah peristiwa pandemi Covid-19, yang bukan hanya melanda bangsa ini melainkan juga melanda dunia secara keseluruhan. Terakhir, selamat membaca.
Berikut kami bagikan buku desa hasil Kongres Kebudayaan Desa tahun 2020 yang dengan judul buku Komunikasi, Media & Influencer dengan tema Merumuskan Kebijakan Komunikasi Publik dalam Tata Pemerintahan Desa menuju Indonesia Baru, Kongres Kebudayaan Desa Tahun 2020 - Komunikasi, Media & Influencer bisa Anda download secara gratis dalam web ini.
