Kongres Kebudayaan Desa Tahun 2020 - Pendidikan yang Membebaskan

Pendidikan dalam perspektif Pembangunan Pendidikan Nasional bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi individu agar menjadi subjek yang berkembang secara optimal dan berdaya guna bagi masyarakat, bangsa, dan negara yang mencakup berbagai dimensi, di antaranya sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Dimensi sosial mendorong pendidikan untuk melahirkan insan terpelajar yang berperan dalam setiap gerak perubahan sosial dalam masyarakat. Dimensi budaya menjadikan pendidikan sebagai salah satu wahana utama yang efektif dalam proses transfer nilai, norma, keluhuran karakter, serta etos masyarakatnya. Dari dimensi politik, pendidikan dituntut untuk mampu mengembangkan kapasitas individu agar menjadi good citizens yang memiliki kesadaran akan hak dan tanggung jawabnya. Hakikatnya, pendidikan merupakan sebuah proses budaya yang bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Dengan kata lain pendidikan berfungsi untuk memanusiakan manusia. Prinsip ini kemudian menjadi fondasi utama dalam sistem pendidikan di Indonesia.

Meski data dari Badan Pusat Statistik tahun 2019 menunjukkan jika Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang salah satu indikator pengukurannya tingkat pendidikan dan melek aksara, mengalami kemajuan hingga mencapai 71,92, yang artinya meningkat sebesar 0,53 poin atau tumbuh sebesar 0,74 persen dibandingkan tahun 20181. Akan tetapi, sistem pendidikan yang dianut dan dijalankan saat ini dinilai belum mampu menjawab berbagai permasalahan kehidupan masyarakat Indonesia. Di samping itu, dunia pendidikan di Indonesia juga memiliki tugas yang belum tuntas sehubungan dengan pengembangan pendidikan karakter bagi masyarakat, misalnya saja karakter kejujuran dan tanggung jawab.

Sistem pendidikan dinilai telah mencerabut tidak hanya nilai- nilai, tetapi juga sumber daya potensial dari akarnya. Keterikatan individu dengan muasalnya semakin diabaikan oleh berbagai sistem kebijakan yang dihasilkan dunia pendidikan. Pendidikan yang semestinya bertujuan untuk mengembangkan potensi dengan karakteristik unik setiap individu semata proses transfer pengetahuan, yang kemudiam dikenal dengan sistem pendidikan urban atau istilah yang dipopulerkan Paulo Freire, banking education2.

Namun, sistem pendidikan kita terlihat seakan tak pernah dengan serius menangkap arah itu. Sistem pendidikan yang silih beganti bergantung pejabat pembuat kebijakan menyebabkan ritme pendidikan di Indonesia semacam jalan di tempat. Dunia pendidikan terlihat enggan untuk segera mengambil langkah- langkah strategis guna menyelamatkan masa depan bangsa. Praktik pendidikan seakan dihantui program industri 4.0, kurikulum dibayangi standardisasi PISA yang dirancang OECD ketimbang lebih proaktif mengembangkan sendiri model berdasar potensi- potensi yang dimiliki.

Indonesia dalam konteks pendidikan selalu saja bersemangat untuk belajar dari negara-negara yang telah memiliki sistem pendidikan yang mapan dan maju, yang sayangnya mengindahkan konteks yang membentuk pendidikan ideal di negara-negara tersebut. Hal tersebut tentu saja berimbas pada sulitnya bagi Indonesia untuk menerapkan pendidikan yang kontekstual bagi masyarakatnya.

Meski demikian, apresiasi harus ditunjukkan bagi kelompok- kelompok kecil yang berani mengambil langkah untuk membangun sistem dan model pendidikan yang lebih baik. Misalnya saja, Sanggar Anak Alam (Salam) di Yogyakarta, yang menggunakan model dan pendekatan pendidikan yang berbeda; Sekolah Alam di Klaten, Jawa Tengah dan banyak lainnya. Anak didik tidak diperlakukan sebagai objek, melainkan subjek yang turut menentukan nasibnya sendiri.

Kelompok-kelompok tersebut seakan ingin menunjukkan bahwa pendidikan yang sesungguhnya terjadi ketika sistem dengan semua perangkatnya memperlakukan anak sebagai subjek yang bebas dan merdeka. Pendidikan bukan semata transfer pengetahuan yang sering kali tidak kontekstual, melainkan juga bagaimana mengajak anak didik menemukan dirinya. Sebab pendidikan pada dasarnya merupakan upaya penanaman sikap, pandangan, nilai-nilai, dan keterampilan hidup. Dunia pendidikan harus menciptakan ekosistem pembudayaan dan pemberdayaan individu.

Pendidikan barkaitan erat dengan moral, perilaku, dan relasi dengan orang lain yang proses internalisasi awal terjadi dalam lingkungan keluarga oleh orang tuanya. Model pendidikan yang demikian menuntut peran partisipatif orang tua dan masyarakat dalam setiap prosesnya. Dan tanpa rekayasa, pandemi Covid-19 ‘memaksa’ pengembalian pendidikan ke lingkungan keluarga dan masyarakat, bukan lagi monopoli sekolah.

Webinar seri 3 dalam rangkaian kegiatan Kongres Kebudayaan Desa 2020 diselenggarakan pada hari kedua, Kamis, 2 Juli 2020, mulai pukul 09.00 WIB bertempat di Kampung Mataraman, khusus membahas tentang Pendidikan yang Membebaskan: Membalik Paradigma Pendidikan Urban. Seri kali ini mencoba mengulik persoalan-persoalan dalam dunia pendidikan dan bagaimana persoalan itu coba diselesaikan dimulai dari tingkatan terkecil, dengan memadukan pendidikan ktiris sebagai praktik moral dan politis melakukan lebih dari sekadar penekanan terhadap analisis kritis dan penilaian moral, serta langkah dalam memulai pendidikan yang membebaskan yang berawal dari desa.

Seri ini menghadirkan lima pembicara yang memaparkan gagasan terkait persoalan, pengalaman, maupun sumbang ide dunia pendidikan di Indonesia, yaitu (1) Dr. Samto selaku Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Kemendikbud, (2) Toto Raharjo dari sekolah SALAM, Yogyakarta, (3) Fadilla M. Apristawijaya, M.A dari Sokola Institute, (4) Ahmad Bahruddin, anggota BAN PAUD & PNF, dan (5) Nurhady Sirimorok, perwakilan dari Sekolah Rakyat Petani Payo-payo Maros. Berperan sebagai moderator dalam kegiatan yaitu AB. Widyanta, seorang sosiolog dan juga akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam seri 3 tersebut berupa gagasan maupun solusi terkait dunia pendidikan yang diurai sebagai berikut:

1. Tatanan baru pendidikan di Indonesia selama dan sesudah Covid-19 serta bagaimana tatanan itu bisa dimulai implementasinya di tingkat desa.
2. Peluang penerapan model-model pendidikan yang membebaskan dan memerdekakan di tingkat nasional sekaligus langkah implementatifnya pada sekolah-sekolah milik pemerintah.
3. Syarat dan standar untuk membangun pendidikan yang membebaskan dan menyokong nilai-nilai kejujuran dan antikorupsi, serta model replikatif yang bisa diterapkan di lingkungan desa.

Tawaran kebijakan strategis setingkat desa untuk memulai pendidikan yang membebaskan dan menyokong nilai-nilai kejujuran dan antikorupsi.

Tawaran program setingkat desa untuk membangun dan mengimplementasikan pendidikan yang membebaskan dan menyokong nilai-nilai kejujuran dan antikorupsi.

Peran sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam pendidikan anak dalam keterlibatan masing-masing sebagai stakeholder pendidikan.

Langkah strategis yang ditawarkan dan bisa dilakukan keluarga dan masyarakat dalam upaya menciptakan pendidikan yang membebaskan dan menyokong nilai-nilai kejujuran dan antikorupsi.

Seri webinar kali ini juga berupaya mendorong narasumber untuk sumbang gagasan dan pengalaman, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Akan tetapi, dikarenakan berbagai hambatan, sebagian dari narasumber hanya bisa memaparkan ide dan pengalaman mereka dalam bentuk lisan, yang kemudian dijalin menjadi sebuah kesatuan tulisan yang utuh oleh tim Kongres Kebudayaan Desa 2020.

Buku ini merupakan luaran dari kegiatan webinar seri ke-6 Kongres Kebudayaan Desa 2020, baik yang ditulis langsung oleh narasumber, tulisan yang merupakan catatan dari tim kongres, maupun beberapa tulisan yang lolos kurasi Call for Papers. Semoga tulisan dari webinar seri 6 yang telah berbentuk buku dan berada di tangan pembaca ini mampu menyumbang ide, gagasan, untuk arah Indonesia baru selama dan setelah berakhir Covid-19, yang berpijak dari nilai luhur masyarakat desa. Akhir kata, selamat membaca!