Kongres Kebudayaan Desa Tahun 2020 - Tata Ruang & Infrastruktur

Ada beragam cara dalam mendefinisikan dan menafsirkan makna ruang yang dilakukan komunitas-komunitas yang terhimpun dalam sebuah struktur pemerintahan desa atau nama lainnya yang setara dengan desa. Definisi dan tafsir itu dipengaruhi oleh tatanan sosial yang berlaku di komunitas, tradisi, dan kebudayaan yang mereka jalani; ketersediaan wilayah tempat mereka tinggal; kondisi geografis sebuah wilayah; jenis-jenis pekerjaan sehari-hari yang dijalani komunitas; serta unsur-unsur spiritualitas yang diyakini bersama oleh seluruh anggota komunitas pada sebuah wadah bernama desa atau setingkat dengannya. Aspek-aspek praktis juga tak lepas dari pertimbangan sebuah komunitas menafsirkan ruang hidup mereka.

Daratan, perairan (laut/sungai/danau), dan udara jadi elemen- elemen yang didefinisikan dan ditafsirkan dalam lingkup sebuah ruang yang dimanfaatkan bersama oleh komunitas. Semuanya ditata lewat kesepakatan-kesepakatan dengan maksud kenyamanan bersama seluruh anggota.

Saat saya tinggal selama 2 tahun penuh bersama sebuah komunitas yang menjadikan hutan sebagai titik acuan utama pembagian ruang dalam kehidupan mereka, pembagian ruang- ruang dalam wilayah hidup mereka terasa begitu cair. Seluruh hutan dianggap sebagai rumah besar komunitas. Mereka berkewajiban menjaga hutan yang bagi mereka ditafsirkan sebagai rumah bersama karena jika hutan hilang, mereka berkeyakinan tak lagi memiliki rumah. Jika saya gambarkan tafsiran mereka perihal ruang dalam hutan, saya akan membikin lingkaran besar, itulah hutan, rumah mereka. Dalam lingkaran besar itu ada beberapa lingkaran kecil yang ditafsirkan oleh komunitas sesuai dengan fungsi-fungsinya. Ada ruang untuk mengumpulkan sumber bahan makanan, ruang tempat konservasi air, ruang tempat mencari binatang sebagai sumber protein, ruang tempat ibu melahirkan, ruang untuk pemakaman, hingga ruang untuk melaksanakan ritual-ritual keagamaan yang diyakini komunitas. Semua itu ditafsirkan dan didefinisikan dengan hutan sebagai semesta utama ruang mereka.

Saya menyertakan kisah di atas untuk mengantar pada simpulan bahwa kondisi geografis memang menjadi salah satu faktor utama pendefinisian dan penafsiran ruang dari banyaknya faktor yang saya sebutkan di atas. Wilayah dengan lanskap utama pertanian tentu saja berbeda dengan wilayah berlanskap utama hutan, juga berbeda dengan wilayah berlanskap perairan dengan nelayan sebagai profesi utama komunitas. Ini menjelaskan bahwa sesungguhnya keragaman itu, bineka tunggal ika, yang sering dianggap sebagai jati diri bangsa itu, juga berlaku dalam pendefinisian dan penafsiran apa yang disebut ruang oleh sebuah komunitas atau kelompok atau masyarakat dalam sebuah struktur bernama desa.

Kebinekaan itu memunculkan ciri khas dari masing-masing wilayah dan komunitas dalam menafsir dan membagi ruang-ruang dalam strata sosial kehidupan mereka. Sebagai contoh, di beberapa tempat, komunitas membagi ruang-ruang hidup mereka tak hanya sekadar mengacu pada aspek-aspek geografis-materialistis, tetapi juga spiritual-mistis. Ada ruang-ruang yang disakralkan, ruang-ruang yang ditabukan, juga ruang-ruang yang dianggap sebagai tanah kutukan, sehingga ke tiganya, dengan alasan masing-masing tidak bisa sembarang orang mengaksesnya. Ini khas dan pada tataran tertentu membantu komunitas menjaga ruang-ruang wilayah hidup mereka dari gangguan dan ancaman dunia luar.

Lebih luas lagi, keragaman dan kekhasan ini juga berlaku dalam pembangunan desa pada ruang-ruang yang tersedia secara alamiah. Tiap-tiap desa di tiap wilayah berbeda, memiliki kebutuhan yang berbeda pula, sehingga program-program pembangunan yang berjalan di desa berbeda-beda antara satu desa dengan desa lainnya. Kesepakatan komunal dijadikan legitimasi untuk melakukan pembangunan, jika tidak ada kesepakatan, pembangunan tidak akan berlangsung. Kesepakatan komunal ini juga menjamin partisipasi anggota komunitas dalam program-program yang mereka lakukan. Asas gotong royong muncul dari tradisi-tradisi komunal semacam ini.

Akan tetapi, negara yang semestinya menjamin kedaulatan, kemandirian, serta hak-hak komunal komunitas untuk tetap bisa menjalani sistem yang sudah mereka sepakati sendiri, malah menjadi pihak yang paling berperan dalam mengacak-acak tatanan ruang dalam sebuah komunitas pada sebuah struktur tertentu. Penyeragaman desa, mulai dari penggunaan frasa desa sebagai kata yang mesti digunakan menggantikan nagari, kampung, negeri, dati, dan penamaan-penamaan lokal lain yang sudah lama digunakan. Selanjutnya, tata ruang pada sebuah desa juga diseragamkan dengan instruksi langsung dari pusat, sementara komunitas yang menjalankan roda kehidupan di desa sama sekali tidak dilibatkan dalam proses pengelolaan tata ruang wilayah hidup mereka.

Pun begitu dengan pembangunan-pembangunan di desa. Rakyat sebagai elemen paling kecil yang akan merasakan dampak langsung paling awal dari pembangunan yang terjadi di wilayah mereka, malah tidak dilibatkan dalam rapat-rapat penting untuk memutuskan pembangunan di wilayah hidup mereka. Alih-alih merasakan langsung manfaat dari pembangunan yang terjadi di desa mereka, ada banyak kasus rakyat tergusur dari tanah tumpah darah mereka di desa karena proyek-proyek pembangunan yang tidak ramah rakyat kecil.

Kongres Kebudayaan Desa, dengan tema Webinar Seri 11 “Tata Ruang dan Infrastruktur: Negosiasi Ulang Peta Ruang dan Lingkungan Pemukiman” membicarakan bagaimana tata ruang dan pembangunan terjadi di desa-desa. Pemilihan sub-judul “Negosiasi Ulang” saya kira sudah tepat karena sejatinya—begitulah memang— negosiasi ulang mesti dilakukan setelah selama ini tata ruang dan pembangunan di desa berantakan karena kebijakan terpusat, tidak melibatkan masyarakat desa yang berada paling dekat dengan ruang dan pembangunan yang berlangsung.

Buku yang ada di tangan Anda ini adalah kumpulan tulisan dari lima pembicara yang mengisi webinar Kongres Kebudayaan Desa bertema “Tata Ruang dan Infrastruktur”. Tulisan-tulisan ini merupakan buah pikiran mereka dalam merespons tema tata ruang dan infrastruktur. Respons yang keluar berdasar pengalaman bekerja di bidang tata ruang dan infrastruktur, mengkaji tema tata ruang dan infrastruktur, bergelut di dunia akademis perihal tema ini, dan pengalaman terlibat langsung dalam program-program pengelolaan tata ruang nasional.

Wabah Corona dengan salah satu imbas: berbondong- bondongnya manusia kembali ke desa, bisa dijadikan momen yang baik untuk menegosiasi ulang tata ruang dan infrastruktur di desa. Pengalaman komunal warga di desa dalam menangani wabah Corona secara mandiri yang terjadi di banyak tempat, saya kira menjadi bukti nyata bahwa mereka memang juga semestinya dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait tata ruang dan infrastruktur di desa mereka, seperti dulu pernah terjadi hingga mampu membangun kohesi sosial yang baik di desa.

Semoga dengan membaca buku ini, Anda bisa menemukan sari pati pentingnya proses partisipatif dalam tata ruang dan pembangunan di desa, serta bisa melihat apa yang menyebabkan tata ruang dan pembangunan di desa selama ini seakan tidak terkonsep dengan baik. Selamat membaca!