Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

Illustration - ciptaDesa.com

Latar Belakang

1. bahwa untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, tertib, dan disiplin anggaran, serta partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa, perlu dilakukan pengwasan pengelolaan keuangan desa;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Dalam Negeri tentang Pengwasan Pengelolaan Keuangan Desa;

Uraian langkah Kerja Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

Aparat Pengawas Internal Pemerintah

1. Evaluasi terhadap efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa linkup secara nasional
2. Pemeriksaan terhadap pembinaan yang dilakukan oleh Gubernur atas pelaksanaan bupati/wali kota dalam Pengelolaan Keuangan Desa
3. Pemeriksaan terhadap pembinaan gubernur dalam peningkatan kapasitas apartur kabupaten/kota terkait Pengelolaan Keuangan Desa
4. Pemeriksaan kebijakan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD provinsi ke Desa
5. Pemeriksaan terhadap pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh gubernur atas pelaksnaan bupati/wali kota dalam pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan BUM Desa
6. Pemeriksaan Investigatif

Pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah Provinsi

1. Evaluasi terhadap efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa lingkup provinsi
2. Pemeriksaan terhadap pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh bupati/wali kota dalam Pengelolaan Keuangan Desa
3. Pemeriksaan terhadap pembinaan yang dilakukan oleh bupati/wali kota dalam peningkatan kapasitas aparatur Desa terkait Pengelolaan Keuangan Desa
4. Reviu kebijakan yang ditetapkan oleh bupati/wali kota yang berhubungan dengan Pengelolaan Keuangan Desa dan BUM Desa
5. Reviu perhitungan rincian dan penyaluran Dana Desa (DD), ALokasi Dana Desa (ADD), dan dana transfer kabupaten/kota ke Desa yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota
6. Pemantauan atas penyaluran dana transfer ke Desa dan capaian keluaran Desa

Pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah daerah kabupaten/kota

1. Evaluasi terhadap efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa lingkup kabupaten/kota
2. Pemeriksaan kinerja terhadap pengalolaan keuangan dan aset Desa
3. Pemeriksaan kinerja pengalolaan keuangan BUM Desa
4. Reviu atas proses atas evaluasi rancangan APB Desa dan APB Desa termasuk konsistensi dengan RKP Desa
5. Reviu atas kualitas belanja Desa
6. Reviu pengadaan barang dan jasa di Desa
7. Pemantauan atas penyaluran dana transfer ke Desadan capaian keluaran Desa
8. Pemeriksaan investigatif

Camat

1. Evaluasi rancangan perdes terkait dengan APB Desa
2. Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa dan aset Desa
3. Evaluasi dokumen pertangggungjawaban APB Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

1. Perencanaan kegiatan dan anggaran pemerintahan Desa
2. Pengawasan kegiatan penyusunan RKP Desa
3. Pengawasan kegiatan penyusunan APB Desa
4. Laporan pelaksanaan APB Desa

Berikut kami bagikan Peraturan Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang bisa Anda download secara gratis dalam web ini.

Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa 4.43 MB

Go to Link