Draft SK Pokja Penyusunan Sejarah Desa

SK Pokja Penyusunan Sejarah Desa
Illustration - ciptaDesa.com

Latar Belakang

  1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (3)Permendagri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan, dipandang perlu memperbaharui data profil Desa sesuai keadaan terkini;
  2. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Profil Desa, yang digunakan untuk mengetahui gambaran tentang Data Potensi dan Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan yang akurat, terpercaya, komprehensif dan integral sehingga perlu menelusuri Sejarah Desa;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Sejarah Desa;

Landasan Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  7. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 31);
  8. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan bupati nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 73);
  9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 40);
  10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2020 Nomor 66);

Keputusan

DiktumKeterangan
Menetapkan:
KESATUMembentuk Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Sejarah Desa, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
KEDUAKelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari:
  1. Peneliti Sejarah Desa; dan
  2. Operator.
KETIGATugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini adalah:
  1. Peneliti Sejarah Desa.
    1. Peneliti Sejarah Desa adalah tim yang menggali sejarah Desa baik secara informasi, administrasi, dan metode wawancara dengan tokoh atau sesepuh Desa.
    2. Mencatat semua informasi dan/atau data sebagai mana yang dimaskud dalam poin a dalam meneliti sejarah Desa.
  2. Operator.
    Operator adalah Perangkat Desa atau pejabat lain di Tingkat Desa yang bertugas melakukan input informasi dan/atau data dari tim peneliti kedalam kedalam buku sejarah Desa.
KEEMPATSegala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APB Desa;
KELIMAKeputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Berikut kami bagikan draft Surat Keputusan (SK) Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Sejarah Desa serta bisa Anda edit untuk disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing Desa sesuai dengan kewenangan desa yang diatur dalam perundang-undangan, SK Pokja Penyusunan Sejarah Desa bisa Anda download secara gratis dalam web ini.

Pokja Penyusunan Sejarah Desa 39 KB