Mencipta Desa, Membangun Manusia

Draft Tata Tertib Musrenbang Desa RKP Desa 2022

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

Dalam persiapan musrenbang Desa penyusunan prioritas kegiatan tahun 2022, panitia pelaksana musrenbang Desa menyiapkan draft awal terkait tata tertib musrenbang Desa.

Penyepakatan mekanisme pelaksanaan Musrenbang Desa RKP Desa, yang meliputi:

  • Musrenbang Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa. Apabila Sekretaris Desa berhalangan hadir, harus memberitahukan ketidakhadirannya dengan alasan yang benar untuk selanjutnya diinformasikan kepada peserta Musrenbang Desa, dan posisi pimpinan Musrenbang Desa dapat digantikan oleh unsur perangkat Desa lainnya. Musrenbang Desa dipandu oleh ketua Panitia;
  • Sekretaris Musrenbang Desa adalah unsur perangkat Desa, kader atau Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD);
  • Panitia melakukan pendaftaran peserta. Peserta yang hadir dalam kegiatan Musrenbang Desa harus menandatangani daftar hadir;
  • Musrenbang Desa dimulai dan dibuka apabila peserta yang hadir telah memenuhi 2/3 (dua per tiga) dari peserta yang diundang, dan atau telah disepakati oleh para peserta Musrenbang Desa;
  • Panitia membacakan susunan acara sebelum Musrenbang Desa;
  • Pimpinan musyawarah meminta persetujuan seluruh peserta yang hadir perihal susunan acara dan peserta musyawarah berhak mengajukan keberatan dan usulan perbaikan; dan
  • Jika susunan acara Musrenbang Desa telah disetujui oleh peserta, maka musyawarah dilanjutkan dipimpin oleh pimpinan Musrenbang Desa.
Berikut kami bagikan draft format tata tertib musrenbang Desa RKPDes 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Penyusunan RKP Desa Tahun 2022 yang bisa Anda download secara gratis dalam web ini.

Muatan Isi

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

  1. Kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Kewenangan Hak Asal-Usul, Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Kewenangan lainnya yang ditugaskan kepada Desa. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
  2. Prioritas program dan kegiatan adalah program dan kegiatan sesuai bidang sebagaimana tertera dalam rancangan RKP Desa tahun 2022 yang telah tersusun peringkatnya berdasarkan hasil musyawarah mufakat ataupun melalui pemeringkatan penilaian.
  3. Penyusunan prioritas program dan kegiatan adalah menyusun pemeringkatan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas yang mengacu pada kriteria sebagai berikut:
    1. Kewenangan Desa.
      Kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Kewenangan Hak Asal-Usul, Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Kewenangan lainnya yang ditugaskan kepada Desa.
    2. Kesesuaian Laju Pencapaian SDGs Desa.
      Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan hasil pencapaian SDGs Desa.
    3. Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten/kota.
      Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan tema pembangunan kabupaten yang dituangkan dalam prioritas dan sasaran pembangunan.
    4. Ketersediaan Sumber daya lokal Desa.
      Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di desa.
  4. Kesesuaian dengan prioritas penggunaan Dana Desa (khusus kegiatan yang bersumber dari DD dan mengacu pada Permendesa, PDTT tentang Pengunaan DD adalah penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan prioritas pengunaan Dana Desa yang diatur pada Permendesa, PDTT.
rkpdes sesuai dengan Permendesa Nomor 21 Tahun 2020
 

Berlangganan

Berlangganan: Dapatkan berbagai materi dan informasi seputar Desa yang terupdate dangan menyesuaikan kondisi terkini dan sesuai regulasi terbaru.

0 Komentar:

Memuat…

Tautan (link) hidup dalam komentar akan terhapus secara otomatis.
Untuk menyisipkan tautan dengan aman, gunakan kode [url=http://example.com]Teks Tautan[/url]
Untuk menyisipkan kode, gunakan tag <i rel="code">KODE ANDA</i>
Untuk menyisipkan gambar, gunakan kode [img]URL GAMBAR[/img]
Untuk menyisipkan judul, gunakan tag <b rel="h4">JUDUL ANDA DI SINI…</b>
Untuk menciptakan efek tebal gunakan tag <strong>TEKS ANDA DI SINI…</strong>
Untuk menciptakan efek huruf miring gunakan tag <em>TEKS ANDA DI SINI…</em>

Khusus untuk membalas komentar disarankan menggunakan tombol balas di samping komentar terkait dibandingkan menggunakan formulir komentar di bawah agar komunikasi lebih terstruktur. Karena mungkin, apa yang Anda tanyakan/katakan saat ini akan sangat bermanfaat bagi pembaca lain.

:) :( ^_^ :D ;) :bd :'( :\ ;p B) :Q :Ozzz 7:( \o/ **p :* 0:) :a 7:O *fuck* x& x@ ~x( *yaya* =p*

C:ID ❖ CIPTA DESA. Media ini merupakan pembelajaran bersama dari berbagai sumber terpecaya dan bertujuan sebagai media sharing bersama dari berbagai kebutuhan berdesa secara administrasi, mulai dari regulai-regulasi desa, format dokumen dan video yang sudah dikemas dengan diskusi-sikusi dari mereka yang profesional demi menjawab kabutuhan terkini dalam berdesa.

  ENGLISH

This media is shared learning from various trusted sources and aims to be a shared media of various administrative needs of the village, starting from village regulations, document formats and videos that have been packaged with discussions from professionals in order to answer the latest problems in rural areas.

DAFTAR TAUTAN


THE RULES


BACKLINK


Saya tidak bisa hidup tanpa JavaScript!Aktifkan JavaScript?
Ke atas!