Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 – Pedoman Teknis Peraturan di Desa

Yang melatarbelakangi terbitnya Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 yang mengatur tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desa. Dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah, penting bagi pemerintah desa untuk memiliki kerangka regulasi yang jelas dan terarah. Permendagri ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang sistematis dan komprehensif dalam penyusunan peraturan di tingkat desa. Selain itu, dengan panduan yang jelas, diharapkan pemerintah desa dapat merumuskan dan menetapkan peraturan yang sesuai dengan hukum, memberikan solusi yang berorientasi pada masyarakat, serta menciptakan keadilan sosial di lingkungan desa.

Dalam Permendagri ini, dinyatakan bahwa peraturan di desa mencakup tiga bentuk regulasi yang berbeda: Peraturan Desa (Perdes), Peraturan Bersama Kepala Desa (Permakades), dan Peraturan Kepala Desa (Perkades). Peraturan Desa, yang sering disingkat sebagai Perdes, adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah melalui proses pembahasan dan kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Perdes ini bertujuan untuk mengatur pelaksanaan kewenangan desa dan menjabarkan lebih lanjut ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pentingnya Perdes terletak pada fungsinya sebagai instrumen yang mengatur berbagai aspek kehidupan di desa, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun lingkungan.

Sementara itu, Peraturan Bersama Kepala Desa atau Permakades adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa yang berfungsi mengatur kerjasama antar desa. Permakades ini menjadi penting dalam konteks pembangunan bersama di wilayah yang memiliki karakteristik serupa atau yang saling terkait. Melalui Permakades, desa-desa yang berdekatan dapat bersinergi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, mengoptimalkan sumber daya yang ada, dan mencapai tujuan pembangunan yang lebih efektif. Kolaborasi antar desa ini penting untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Peraturan Kepala Desa atau Perkades adalah regulasi yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan berisi materi pelaksanaan dari Peraturahan Desa, Permakades, serta tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pentingnya Perkades terletak pada perannya sebagai pengatur lebih lanjut dari kebijakan yang telah ditetapkan dalam Perdes dan Permakades. Dengan adanya Perkades, Kepala Desa memiliki landasan hukum yang kuat untuk mengambil keputusan dan melaksanakan program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan pemerintah desa dapat lebih mandiri dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

Dengan adanya Permendagri Nomor 111 Tahun 2014, diharapkan setiap pemerintah desa dapat lebih proaktif dalam pengumpulan, penyusunan, dan pengelolaan data serta informasi yang mendukung pembuatan peraturan. Hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Ketika masyarakat terlibat dalam penyusunan regulasi, hal ini pada akhirnya akan menciptakan peraturan yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Dengan demikian, Permendagri ini memainkan peran penting dalam mewujudkan desa yang lebih baik, lebih mandiri, dan lebih berdaya saing, serta menjadikan pemerintah desa sebagai pusat inovasi dan pembangunan yang responsif terhadap tantangan zaman.

Sesuai dengan Pasal 3, Peraturan di desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berikut kami bagikan Permendagri 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa dalam format Adobe Reader (.pdf) yang dapat Anda download secara gratis dalam web ini.

Untuk mempermudah pencarian regulasi desa yang relevan dan dapat diakses secara gratis, kunjungi laman Regulasi Desa. Laman ini menyajikan kumpulan lengkap regulasi yang mengatur kehidupan desa, mulai dari kebijakan pembangunan, pengelolaan sumber daya, hingga hak dan kewajiban masyarakat. Dengan pembaruan terbaru, laman ini dirancang untuk memberikan informasi terkini yang dapat membantu Anda memahami dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di desa Anda. Temukan juga tips bermanfaat dan panduan mengenai implementasi regulasi di tingkat desa. Jangan lewatkan kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan hukum Anda dan berkontribusi dalam pembangunan komunitas melalui akses mudah ke regulasi desa!