Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 – Pilkades

Sesuai dengan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, pemilihan kepala desa, yang sering disingkat sebagai pilkades, merupakan bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat di tingkat desa. Proses pemilihan ini bertujuan untuk memilih kepala desa secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam konteks ini, kepala desa diakui sebagai pejabat pemerintahan desa yang memiliki wewenang, tugas, dan kewajiban penting dalam menyelenggarakan rumah tangga desanya. Tugas-tugas tersebut mencakup berbagai aspek administrasi, pengelolaan sumber daya, dan pelaksanaan program dari pemerintah serta pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemilihan kepala desa menjadi sangat penting, karena kepala desa yang terpilih akan menjadi pemimpin dan pengayom masyarakat di tingkat desa.

Masa jabatan kepala desa, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Desa, adalah enam tahun, dan pemilihan dilakukan secara langsung oleh warga desa. Proses pemilihan ini tidak hanya menjamin hak suara masyarakat, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam menentukan pemimpin yang akan membawa perubahan dan kesejahteraan di desa mereka. Implementasi pemilihan kepala desa ini dilaksanakan oleh panitia pemilihan kepala desa, yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengatur dan menyelenggarakan seluruh tahapan pemilihan, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan hasil.

Panitia pemilihan atau yang sering disebut sebagai panitia pilkades memiliki peran yang sangat vital dalam menyukseskan pelaksanaan pemilihan kepala desa. Tugas panitia ini mencakup berbagai aspek, seperti menetapkan tata cara pemilihan, sosialisasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan pilkades, serta memastikan agar proses pemilihan berjalan secara transparan dan akuntabel. Selain itu, panitia juga bertanggung jawab untuk menjamin bahwa setiap warga desa yang memenuhi syarat dapat memberikan suara mereka dengan baik dan tanpa tekanan dari pihak manapun. Dengan demikian, keberadaan panitia pilkades menjadi salah satu jaminan untuk menjaga integritas dan keadilan dalam pemilihan.

Di samping itu, keterlibatan masyarakat dalam pemilihan kepala desa juga menjadi indikator penting dalam menciptakan pemerintahan yang demokratis di tingkat desa. Proses pilkades memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengekspresikan suara mereka dan memilih pemimpin yang dianggap paling mampu mewakili aspirasi dan kebutuhan mereka. Keterpilihan kepala desa melalui mekanisme yang adil dan transparan akan meningkatkan legitimasi pemimpin desa di mata masyarakat, sehingga nantinya diharapkan dapat membawa dampak positif bagi perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya di desa tersebut.

Secara keseluruhan, Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 mengatur secara rinci mengenai bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala desa harus dilakukan untuk menjamin kedaulatan rakyat di tingkat desa. Melalui regulasi ini, diharapkan setiap tahapan proses pilkades dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat. Dengan begitu, pemilihan kepala desa bukan hanya sekadar kegiatan seremonial, tetapi juga merupakan sebuah momentum penting dalam pembangunan partisipasi politik dan peningkatan kualitas pemerintahan di tingkat lokal, sehingga masyarakat desa bisa lebih berdaya dan berperan aktif dalam pembangunan di wilayah mereka.

Adapun tugas dari panitia pilkades adalah:

1. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
2. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati/Walikota melalui camat;
3. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
4. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
5. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
6. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
7. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
8. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
9. melaksanakan pemungutan suara;
10. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
11. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
12. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Berikut kami bagikan Permendagri 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang dapat Anda download secara gratis dalam web ini.

Anda juga dapat mengunjungi laman Dokumen Pelaksanaan Pilkades yang kami bagikan secara gratis dan memuat semua kebutuhan adminitrasi pilkades.

Untuk mempermudah pencarian regulasi desa yang relevan dan dapat diakses secara gratis, kunjungi laman Regulasi Desa. Laman ini menyajikan kumpulan lengkap regulasi yang mengatur kehidupan desa, mulai dari kebijakan pembangunan, pengelolaan sumber daya, hingga hak dan kewajiban masyarakat. Dengan pembaruan terbaru, laman ini dirancang untuk memberikan informasi terkini yang dapat membantu Anda memahami dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di desa Anda. Temukan juga tips bermanfaat dan panduan mengenai implementasi regulasi di tingkat desa. Jangan lewatkan kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan hukum Anda dan berkontribusi dalam pembangunan komunitas melalui akses mudah ke regulasi desa!