Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 – Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau

Ketertiban administrasi merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Guna mendukung pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan, kependudukan, pembangunan, serta pembinaan kemasyarakatan yang memiliki kepastian hukum, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri menetapkan Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. Peraturan ini menyajikan daftar terpadu mengenai kode dan data wilayah administrasi pemerintahan mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, desa, hingga identifikasi pulau di seluruh penjuru Indonesia.

Ditetapkannya regulasi ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan pemutakhiran data yang lebih akurat dan responsif terhadap dinamika kewilayahan. Sebelumnya, pedoman mengenai hal ini diatur dalam Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 dan perubahannya pada Permendagri Nomor 72 Tahun 2019. Namun, seiring dengan adanya pemekaran wilayah, perubahan status desa/kelurahan, serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, regulasi lama dianggap sudah tidak relevan dan perlu diganti dengan instrumen hukum yang lebih komprehensif.

Dalam tata kelola negara, Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 berfungsi sebagai rujukan tunggal bagi seluruh instansi pemerintah dalam melakukan sinkronisasi data kependudukan dan perencanaan pembangunan. Kode wilayah yang direpresentasikan dalam bentuk angka numerik menjadi identitas digital yang memudahkan proses integrasi sistem informasi di berbagai kementerian dan lembaga. Dengan adanya standarisasi ini, potensi kesalahan input data kewilayahan dalam sistem penganggaran maupun pelayanan publik dapat diminimalisir secara signifikan.

Definisi dan Cakupan Wilayah Administrasi

Berdasarkan Permendagri Nomor 58 Tahun 2021, terdapat beberapa istilah dan definisi kunci yang menjadi acuan dalam pengolahan data kewilayahan, antara lain:

• Kode Wilayah Administrasi: Identitas berupa angka yang merepresentasikan wilayah administrasi dari tingkat Provinsi hingga Desa/Kelurahan serta pulau di seluruh Indonesia;
• Data Wilayah Administrasi: Data dasar yang memuat informasi mengenai nama wilayah, luas wilayah, jumlah penduduk, dan data fisik pulau;
• Wilayah Administrasi Pemerintahan: Jenjang pemerintahan yang terdiri atas provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, dan kelurahan;
• Desa dan Desa Adat: Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan kewenangan mengatur urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul serta prakarsa masyarakat;
• Pulau: Wilayah daratan alamiah yang dikelilingi air dan berada di atas permukaan air pada waktu pasang;
• Pemutakhiran: Proses validasi dan pembaharuan berkala terhadap kode dan data wilayah untuk memastikan akurasi data di lapangan.

Implikasi Pencabutan Regulasi Lama

Penerbitan Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 yang diundangkan pada 21 Desember 2021 secara resmi mencabut dua regulasi sebelumnya, yaitu:

1. Permendagri No. 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
2. Permendagri No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri No. 137 Tahun 2017.

Urgensi Pemutakhiran Kode Wilayah bagi Desa

Bagi pemerintahan desa, kode wilayah yang tercantum dalam Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 sangat krusial dalam proses pengajuan Dana Desa maupun bantuan hukum lainnya. Kode desa yang akurat memastikan bahwa aliran dana dari pusat tidak terhambat akibat ketidaksesuaian data administratif. Selain itu, pemutakhiran data luas wilayah dan jumlah penduduk sangat berpengaruh pada besaran alokasi anggaran yang diterima oleh masing-masing daerah. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah desa dengan dinas terkait di tingkat kabupaten sangat diperlukan dalam mengawal proses pemutakhiran data ini.

Kesimpulan

Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 adalah instrumen krusial bagi kedaulatan data administratif Indonesia. Melalui standarisasi kode dan pemutakhiran data wilayah, pemerintah dapat melakukan pemetaan pembangunan yang lebih presisi dan terukur. Regulasi ini menjamin bahwa setiap jengkal wilayah administrasi dan setiap pulau di Indonesia memiliki identitas hukum yang jelas, yang pada akhirnya memperkuat sistem tata kelola pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara keseluruhan.

Untuk mempermudah pencarian regulasi desa yang relevan dan dapat diakses secara gratis, kunjungi laman Regulasi Desa. Laman ini menyajikan kumpulan lengkap regulasi yang mengatur kehidupan desa, mulai dari kebijakan pembangunan, pengelolaan sumber daya, hingga hak dan kewajiban masyarakat. Dengan pembaruan terbaru, laman ini dirancang untuk memberikan informasi terkini yang dapat membantu Anda memahami dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di desa Anda!

Info!Simak dan dapatkan dokumen/file sesuai kebutuhan Desa Anda langsung dari ponsel! Akses Cipta Desa WhatsApp Channel untuk informasi terbaru seputar perkembangan desa. Pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp di ponsel Anda.