Perbup Situbondo Nomor 58 Tahun 2025 – Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Desa

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di tingkat kewilayahan kini memasuki babak transformasi digital yang sangat fundamental. Pemerintah Kabupaten Situbondo secara resmi telah mengundangkan sebuah kebijakan strategis melalui Peraturan Bupati Situbondo Nomor 58 Tahun 2025 yang mengatur secara komprehensif mengenai Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Desa.

Peraturan tingkat daerah ini ditetapkan langsung oleh Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Proyogo, dan secara resmi mulai diberlakukan sejak tanggal pengundangannya yakni pada 19 September 2025. Lahirnya instrumen hukum ini menjadi tonggak sejarah baru dalam upaya perbaikan sistem birokrasi keuangan lokal, yang memaksa seluruh aparatur penyelenggara pemerintahan di tingkat dasar untuk meninggalkan kebiasaan lama pengelolaan uang tunai yang rentan terhadap penyimpangan, beralih menuju ekosistem keuangan elektronik yang terukur dan dapat dilacak secara seketika.

Tujuan utama dari diterbitkannya regulasi ini sangatlah terstruktur dan berorientasi pada penyelamatan serta pengamanan aset kekayaan negara. Kebijakan ini dirancang secara khusus untuk meningkatkan derajat transparansi dan akuntabilitas dalam siklus pengelolaan keuangan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan.

Selain itu, digitalisasi transaksi ini bertindak sebagai tameng pencegahan dini terhadap segala bentuk potensi tindak pidana korupsi, kolusi, manipulasi bukti transaksi, serta mencegah terjadinya transaksi ilegal yang kerap merugikan anggaran pembangunan. Melalui pembatasan peredaran uang tunai secara fisik, pemerintah daerah juga bermaksud untuk membantu menekan laju inflasi daerah, mewujudkan tertib administrasi pembukuan kas, serta menumbuhkan kedisiplinan tingkat tinggi bagi para aparatur dalam merencanakan arus kas keluar dan masuk.

Secara filosofis dan yuridis, landasan pembentukan peraturan ini berpijak pada fondasi hukum ketatanegaraan yang sangat kuat. Instrumen ini merupakan turunan dan pelaksana dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 6, serta merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian telah mengalami pemutakhiran melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Lebih lanjut, aturan ini juga disinkronkan dengan kebijakan ekonomi makro nasional melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja, serta berpedoman pada teknis akuntansi yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Keselarasan hierarki hukum ini memberikan jaminan kepastian bahwa transisi menuju digitalisasi keuangan lokal ini memiliki daya ikat pemaksaan hukum yang sah.

Infrastruktur Digital dan Ekosistem Perbankan Terpadu

Keberhasilan implementasi transaksi tanpa uang fisik ini sangat bergantung pada keandalan infrastruktur teknologi informasi dan kesiapan ekosistem lembaga keuangan yang mendukungnya. Dalam regulasi ini, pemerintah daerah telah memetakan secara jelas instrumen apa saja yang sah dan diakui untuk digunakan dalam aktivitas sirkulasi anggaran.

Rincian elemen infrastruktur digital utama yang diatur dalam ketentuan umum adalah sebagai berikut:

• Sistem Keuangan Desa: Merupakan aplikasi perangkat lunak berbasis web resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Aplikasi ini wajib digunakan secara seragam oleh seluruh aparatur sebagai alat bantu utama untuk mencatat, mengukur, dan melaporkan akuntabilitas pengelolaan keuangan secara digital.
• Sistem Manajemen Kas: Layanan perbankan elektronik yang disediakan secara khusus oleh lembaga perbankan mitra, yang memungkinkan entitas pemerintah untuk melakukan berbagai transaksi pemindahan dana, pengecekan saldo, dan pengelolaan rekening secara waktu nyata dan terhubung ke jaringan internet.
• Lembaga Perbankan Mitra: Entitas perbankan yang secara resmi ditunjuk langsung melalui ketetapan Bupati Situbondo untuk menjalankan fungsi sebagai tempat penyimpanan uang negara, sekaligus bertugas memfasilitasi seluruh jalur lalu lintas pembayaran dan transaksi penerimaan di tingkat lokal.
• Instrumen Transaksi Sah: Mencakup berbagai alat pembayaran menggunakan kartu, cek perbankan, bilyet giro, hingga pemanfaatan uang elektronik yang diakui oleh otoritas moneter nasional.

Transformasi Tata Cara Penerimaan Pendapatan Kas

Fase transformasi yang diatur dalam regulasi ini menyentuh seluruh tahapan sirkulasi uang, dimulai dari pintu masuk penerimaan pendapatan. Aturan ini mewajibkan dengan sangat ketat bahwa seluruh aliran dana penerimaan yang menjadi hak entitas wilayah tersebut wajib dilaksanakan melalui mekanisme transfer elektronik dan harus langsung disetorkan bermuara ke dalam Rekening Kas Desa yang terdaftar di lembaga perbankan mitra. Mekanisme setor langsung ini menutup celah adanya uang retribusi atau hasil sewa aset yang mengendap di tangan oknum aparatur pengelola.

Klasifikasi jenis pendapatan yang wajib mematuhi mekanisme penerimaan digital ini meliputi rincian sebagai berikut:

• Pendapatan Asli Daerah Tingkat Lokal: Mencakup seluruh aliran dana segar yang berasal dari hasil pengelolaan badan usaha milik lokal, pemanfaatan hasil aset kekayaan komunal, penerimaan dana swadaya murni, partisipasi masyarakat, hasil gotong royong, serta jenis pendapatan sah lainnya yang bersumber dari kekayaan alam setempat.
• Pendapatan Dana Transfer: Meliputi kucuran Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Alokasi Dana Desa, penerimaan dari skema Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, serta bantuan keuangan khusus yang bersumber dari instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tingkat Provinsi maupun Kabupaten.
• Pendapatan Sumber Lain: Mencakup penerimaan aliran dana hibah, sumbangan tidak mengikat dari lembaga pihak ketiga, perorangan, serta pendapatan hasil kerja sama strategis dengan pihak eksternal.

Selain mengatur metode transfer, instrumen hukum ini juga menegaskan kewajiban tertib administrasi pembukuan. Kepala Urusan Keuangan selaku pemegang tanggung jawab kebendaharaan diwajibkan untuk mengunduh, mencetak, dan menyimpan seluruh bukti penyetoran elektronik tersebut sebagai dokumen arsip negara yang sah. Dokumen bukti setor ini baru dinyatakan valid setelah diperiksa, diketahui, dan disahkan melalui tanda tangan Kepala Desa serta Sekretaris Desa selaku koordinator teknis pengelolaan keuangan.

Mekanisme Pengeluaran Anggaran dan Kewajiban Kepemilikan Rekening

Jika pada sisi penerimaan diatur secara ketat, maka pada sisi pengeluaran anggaran pengaturannya diberlakukan jauh lebih presisi dan terukur. Setiap rupiah yang keluar dari kas negara untuk membiayai program kerja pembangunan maupun penyelenggaraan operasional harian harus dieksekusi melalui skema pemindahbukuan antar rekening menggunakan sistem manajemen kas dari lembaga perbankan mitra. Tidak diperkenankan lagi adanya praktik pencairan dana dalam jumlah besar oleh bendahara yang kemudian dibagikan secara tunai dalam amplop kertas.

Kategori belanja yang wajib menggunakan pemindahan dana elektronik ini terdiri dari klasifikasi sebagai berikut:

• Belanja Penghasilan Pegawai: Penyaluran penghasilan tetap bulanan, tunjangan kedudukan Kepala Desa dan Perangkat, pembayaran premi jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan, serta tunjangan operasional bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa.
• Belanja Barang dan Jasa Pemborongan: Meliputi pembayaran belanja operasional kelancaran kantor, honorarium tim pelaksana kegiatan, jasa sewa peralatan, pemeliharaan infrastruktur, hingga penyaluran dana insentif bagi ketua rukun tetangga dan rukun warga.
• Belanja Modal Infrastruktur: Pembayaran transaksi pembebasan tanah, pembangunan gedung perkantoran, pengadaan kendaraan dinas operasional, konstruksi jalan aspal, jembatan, saluran irigasi pertanian, drainase lingkungan, hingga pemasangan jaringan instalasi air dan listrik.
• Belanja Kondisi Tak Terduga dan Pembiayaan: Mencakup alokasi pengeluaran pembiayaan investasi, penyertaan modal badan usaha komunal, serta pengeluaran yang sifatnya mendesak.

Guna memastikan seluruh alur pemindahbukuan ini berjalan lancar tanpa hambatan teknis penolakan transfer lintas bank, regulasi ini menetapkan kewajiban kepemilikan rekening yang seragam bagi seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem sirkulasi anggaran. Kepala Urusan Keuangan diwajibkan untuk membuka dan menggunakan rekening berjenis giro. Selanjutnya, seluruh jajaran aparatur mulai dari Kepala Desa, perangkat pelaksana harian, hingga anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib memiliki rekening tabungan yang aktif pada lembaga perbankan mitra yang sama. Aturan tegas ini juga berlaku tanpa terkecuali bagi pihak ketiga atau penyedia jasa pemborongan barang, baik yang berdomisili di dalam maupun di luar daerah, yang mutlak harus memiliki rekening pada lembaga perbankan yang ditunjuk agar dapat menerima pembayaran pelunasan tagihan proyek.

Pengecualian Transaksi Uang Kartal Fisik Terbatas

Meskipun semangat utama dari regulasi ini adalah mewujudkan ekosistem keuangan seratus persen digital, pemerintah daerah selaku pembuat kebijakan tetap bersikap realistis dan adaptif terhadap kondisi sosiologis serta kendala geografis di lapangan. Menyadari bahwa belum seluruh lapisan masyarakat awam dan pelaku usaha mikro memiliki akses terhadap literasi keuangan perbankan, maka diberikanlah kelonggaran atau pengecualian untuk melakukan transaksi menggunakan uang fisik, namun dengan batasan nominal dan peruntukan yang teramat ketat.

Kegiatan yang diizinkan untuk dikecualikan dari sistem pemindahbukuan elektronik adalah sebagai berikut:

• Uang Saku dan Transportasi Kegiatan: Penyerahan uang tunai untuk mengganti biaya mobilitas harian bagi masyarakat awam atau peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan, pelatihan, dan bimbingan teknis tingkat lokal.
• Upah Pekerja Lapangan: Pembayaran upah lelah harian atau borongan bagi para tukang bangunan, kuli kasar, atau tenaga kerja lokal yang terlibat langsung dalam proyek padat karya pembangunan infrastruktur fisik.
• Kebutuhan Operasional Skala Kecil: Pembayaran untuk belanja pembelian bahan bakar minyak, pelumas kendaraan operasional pemungut pajak, pembelian benda pos bermeterai, serta pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor pelat merah.
• Penanganan Darurat Kemanusiaan: Pencairan dana tunai untuk keperluan respons cepat penanggulangan korban bencana alam, bencana non-alam, dan kondisi kedaruratan sosial yang tidak memungkinkan proses transfer.
• Penyaluran Bantuan Sosial Warga: Penyerahan dana Bantuan Langsung Tunai bagi keluarga penerima manfaat kelompok miskin ekstrem yang tidak memiliki kemampuan atau persyaratan dokumen untuk membuka rekening bank.

Terkait perlakuan keamanan untuk pengecualian uang fisik tersebut, pemerintah mengatur prosedur operasional standar penggunaan brankas besi. Bagi wilayah yang secara topografi terletak amat jauh dari sarana infrastruktur mesin anjungan tunai mandiri atau kantor kas perbankan, uang fisik tersebut dapat ditarik dan disimpan di dalam brankas pengamanan. Namun, regulasi mengunci dengan tegas bahwa penyerahan uang fisik tersebut kepada pelaksana kegiatan teknis di lapangan maksimal harus sudah diselesaikan dalam tenggat waktu tiga hari kerja setelah dokumen surat permintaan pembayaran diajukan dan disetujui, guna menghindari penumpukan uang kas yang berisiko mengundang tindak kriminalitas pencurian.

Kolaborasi Perbankan, Pembinaan, dan Sistem Pengawasan Terpadu

Transformasi sistemik ini memerlukan pengawalan dan kolaborasi yang solid antar instansi pemerintahan daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengambil peran sentral sebagai inisiator utama yang bertugas melakukan koordinasi teknis berkelanjutan dengan lembaga perbankan mitra. Otoritas perbankan yang terpilih wajib memiliki jaminan arsitektur sistem keamanan siber yang tangguh, mampu terkoneksi tanpa putus dengan basis data aplikasi sistem keuangan kementerian, dan wajib menandatangani naskah Perjanjian Kerjasama hukum secara resmi dengan instansi dinas terkait.

Untuk memastikan penerapan peraturan ini berjalan sesuai dengan garis pedoman, Bupati mendelegasikan wewenang pembinaan harian kepada instansi dinas pemberdayaan. Instansi ini diberikan ruang untuk membentuk sebuah Tim Pembinaan terpadu yang struktur keanggotaannya melibatkan unsur pengawas internal dari Inspektorat Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, serta melibatkan pejabat Camat selaku pimpinan kewilayahan. Komposisi tim pembina lintas sektoral ini akan diresmikan legitimasinya melalui instrumen Keputusan Sekretaris Daerah.

Di ranah penegakan aturan dan audit penatausahaan, pengawasan teknis dan pemeriksaan kepatuhan transaksi dilaksanakan secara rutin dan berkala oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah di lingkungan Inspektorat, dibantu oleh Camat melalui mekanisme evaluasi realisasi penyerapan anggaran per kuartal. Jika ditemukan adanya niat kesengajaan untuk terus-menerus melakukan transaksi tunai di luar pengecualian yang diizinkan, maka tim pengawas berhak merekomendasikan penjatuhan sanksi administratif hingga penundaan pencairan tahap anggaran berikutnya.

Ketentuan Masa Peralihan dan Pengundangan Efektif Regulasi

Mengingat luasnya bentang alam dan tingkat kesenjangan infrastruktur telekomunikasi sinyal internet di berbagai penjuru pelosok, regulasi ini memuat kebijakan ketentuan peralihan yang menjunjung prinsip keadilan. Bagi wilayah yang secara geografis berada di daerah tertinggal, terluar, dan belum terjangkau fasilitas jaringan perbankan secara memadai, aparaturnya tetap diberikan izin sementara untuk mengikuti ketentuan sistem penatausahaan kas manual yang lama.

Implementasi transaksi elektronik ini akan dilakukan secara bertahap, berjenjang, dan paralel dengan peningkatan pemerataan kesiapan fasilitas layanan mesin anjungan mandiri dari lembaga perbankan mitra di wilayah-wilayah yang masuk dalam zona buta sinyal (blank spot).

Sebagai penanda babak baru reformasi birokrasi ini, dokumen Peraturan Bupati Situbondo ini telah secara sah ditetapkan di Situbondo dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Instrumen ini mulai berlaku secara efektif dan mengikat bagi seluruh penyelenggara anggaran sejak tanggal diundangkan pada tanggal 19 September 2025. Proses pengundangan ini disahkan oleh Sekretaris Daerah, Wawan Setiawan, dan telah dicatat dengan tinta hitam ke dalam lembar negara dengan nomor registrasi Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 59.

Kesimpulan

Menelaah seluruh konfigurasi pasal dan landasan konseptual yang dihadirkan, dapat disimpulkan secara tegas bahwa Peraturan Bupati Situbondo Nomor 58 Tahun 2025 merupakan sebuah lompatan reformasi regulasi yang sangat progresif dan revolusioner di bidang tata kelola keuangan publik. Pergeseran peradaban transaksi dari penggunaan uang kertas menuju sirkulasi pemindahan dana elektronik bukanlah sekadar upaya mengikuti tren modernisasi teknologi semata, melainkan merupakan ikhtiar nyata pemerintah daerah untuk menutup rapat-rapat setiap celah kebocoran uang rakyat.

Kepatuhan mutlak dalam menerapkan mekanisme pembayaran digital pada pos belanja penghasilan aparatur, belanja barang pemborongan, hingga belanja modal infrastruktur akan menempatkan wilayah Situbondo sebagai pelopor ekosistem tata kelola pemerintahan yang paling bersih, akuntabel, dan transparan. Meskipun masih terdapat ruang pengecualian terbatas untuk beberapa jenis pengeluaran skala kecil demi menjamin kelancaran roda kegiatan sosial kemasyarakatan, pengawasan berjenjang yang ketat oleh tim inspektorat daerah diyakini mampu menjaga kedisiplinan tersebut.

Pada akhirnya, keberhasilan total dari sistem ini tidak hanya bersandar pada kecanggihan teknologi perbankan, melainkan amat bergantung pada integritas, komitmen kejujuran, dan kesiapan mental dari seluruh aparatur pengelola anggaran untuk berubah menuju peradaban birokrasi pemerintahan yang terpercaya di mata rakyat.

Aspek Kebijakan Hukum	Ringkasan Pengaturan
Dasar Implementasi Kebijakan	Ditetapkan 19 September 2025 oleh Bupati Situbondo, bertujuan mencegah korupsi dan mewujudkan tertib kas administrasi digital.
Mekanisme Sistem Penerimaan	Seluruh jenis pendapatan wajib disetor langsung secara elektronik ke Rekening Kas Desa melalui layanan Bank Persepsi yang ditunjuk.
Mekanisme Sistem Pengeluaran	Pembiayaan belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal wajib menggunakan sistem transfer antar rekening melalui aplikasi CMS.
Aturan Eksepsi Transaksi Tunai	Diberikan kelonggaran khusus untuk pembayaran upah tukang, uang transportasi peserta, pembelian BBM operasional, dan penyaluran bantuan sosial.
Kewajiban Legalitas Kepemilikan Rekening	Seluruh aparatur pengelola anggaran, dewan perwakilan, serta pihak ketiga pelaksana proyek wajib memiliki rekening pada Bank Persepsi.

Untuk mempermudah pencarian regulasi desa yang relevan dan dapat diakses secara gratis, kunjungi laman Regulasi Desa. Laman ini menyajikan kumpulan lengkap regulasi yang mengatur kehidupan desa, mulai dari kebijakan pembangunan, pengelolaan sumber daya, hingga hak dan kewajiban masyarakat. Dengan pembaruan terbaru, laman ini dirancang untuk memberikan informasi terkini yang dapat membantu Anda memahami dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di desa Anda!

Info!Simak dan dapatkan dokumen/file sesuai kebutuhan Desa Anda langsung dari ponsel! Akses Cipta Desa WhatsApp Channel untuk informasi terbaru seputar perkembangan desa. Pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp di ponsel Anda.