Pedoman Teknis RKP Desa 2026
Kata Pengantar
Alhamdulillah, segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya sehingga kita dapat menyusun Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2026. Pedoman ini disusun dengan harapan menjadi acuan utama dalam merencanakan pembangunan desa secara sistematis dan terukur setiap tahunnya. Dalam penyusunan pedoman ini, tim penyusun bekerja secara mendalam dengan merujuk pada berbagai regulasi dan pengalaman yang ada, termasuk Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Nomor 21 Tahun 2020 dan perubahan terakhirnya Nomor 6 Tahun 2023.
Dokumen ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah desa untuk memperkuat sinergi dan efektifitas pelaksanaan pembangunan melalui perencanaan yang matang. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan seluruh unsur desa dapat berperan aktif dalam pembangunan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel. Kami menyadari bahwa pedoman ini masih bisa disempurnakan, sehingga kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari seluruh pihak agar penyusunan RKP Desa ke depan semakin baik dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Semoga pedoman ini dapat memberikan manfaat besar bagi kemajuan desa dan bangsa secara umum. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu menyusun dokumen pedoman ini.
Latar Belakang
Pembangunan desa merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa, berlandaskan pada kemandirian dan hak asal-usul desa. Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020, mendefinisikan pembangunan desa sebagai proses yang mencakup pendataan desa, perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pembangunan desa. Bagi desa, pembangunan harus dipandu oleh dokumen perencanaan yang matang, yaitu Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang disusun setiap tahun.
RKP Desa tahun 2026 adalah turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), yang disusun dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa. Perencanaan ini juga harus sesuai dengan rencana pembangunan di tingkat kabupaten/kota serta mengacu pada upaya pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. Prestasi pembangunan desa yang berkelanjutan hanya dapat tercapai jika RKP Desa disusun secara sistematis dan berdasarkan analisis kebutuhan serta potensi desa yang aktual.
Seiring dengan perubahan regulasi terbaru, seperti Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2023, penyusunan RKP Desa tahun 2026 juga harus mengakomodasi inovasi dalam pendataan SDGs Desa. Hal ini akan membantu pemerintah desa dan masyarakat dalam merumuskan prioritas program yang tepat sasaran dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pedoman teknis ini hadir sebagai panduan lengkap yang jelas dan mudah dipahami oleh seluruh pemerintahan desa serta lembaga kemasyarakatan desa.
