Format Daftar Usulan RKP Desa

Daftar Usulan RKP Desa atau yang biasa disingkat DU-RKP Desa merupakan dokumen strategis yang berisi penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu satu tahun anggaran ke depan. Berbeda dengan RKP Desa yang didanai secara mandiri oleh desa, DU-RKP Desa memuat daftar program dan kegiatan yang diusulkan oleh Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dokumen ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari naskah perencanaan tahunan sebagaimana diatur dalam Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Penyusunan Daftar Usulan RKP Desa bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan yang skalanya berada di luar kewenangan lokal desa atau melampaui kemampuan fiskal APB Desa. Usulan ini nantinya akan diperjuangkan oleh delegasi desa dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kecamatan (Musrenbangcam) atau yang kini dikenal dengan forum RKPD. Dengan dokumen DU-RKP Desa yang kuat dan berbasis data, peluang desa untuk mendapatkan alokasi program sektoral dari APBD Kabupaten, Provinsi, maupun pusat menjadi lebih besar.

Agenda Tim Penyusun dalam Merumuskan Usulan

Dalam menyusun Daftar Usulan RKP Desa, Tim Penyusun RKP Desa melaksanakan serangkaian agenda musyawarah teknis yang meliputi:

1. Menyusun Rancangan RKP Desa yang didukung dengan lampiran Gambar Desain dan RAB yang akurat.
2. Menyusun usulan daftar Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang disesuaikan dengan spesifikasi dan jenis rencana kegiatan pembangunan.
3. Merumuskan naskah Daftar Usulan RKP Desa (DU-RKP Desa) secara kolektif, mencakup program pembangunan desa maupun pengembangan kawasan perdesaan.

Pentingnya DU-RKP Desa dalam Musrenbangcam

Keberadaan Daftar Usulan RKP Desa yang tertib administrasi sangat menentukan posisi tawar desa saat berhadapan dengan perangkat daerah di tingkat supra desa. Setiap usulan yang masuk harus disertai dengan justifikasi yang kuat, seperti keterkaitannya dengan indikator SDGs Desa atau pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Melalui DU-RKP Desa, pemerintah desa menunjukkan peran aktifnya dalam mendukung tema pembangunan daerah, sekaligus memastikan bahwa kebutuhan masyarakat desa yang bersifat strategis tetap mendapatkan perhatian dan dukungan anggaran dari pemerintah daerah.

Kesimpulan

Sebagai kesimpulan, Daftar Usulan RKP Desa adalah instrumen krusial bagi desa untuk mengakses sumber pendanaan di luar APB Desa. Dengan mengikuti format dan tahapan yang diatur dalam Permendesa Nomor 21 Tahun 2020, proses advokasi usulan desa di tingkat kabupaten/kota akan menjadi lebih terarah dan akuntabel. Mari kita susun DU-RKP Desa dengan cermat dan berbasis data riil agar setiap aspirasi pembangunan yang menjadi kewenangan supra desa dapat terealisasi demi kemajuan desa kita bersama.

Gunakanlah format DU-RKP Desa ini sebagai rujukan utama dalam memperjuangkan program desa di forum Musrenbangcam. Ketepatan dalam menyusun lampiran usulan adalah kunci keberhasilan diplomasi perencanaan desa. Semoga panduan teknis ini bermanfaat bagi seluruh jajaran Tim Penyusun RKP Desa dalam menuntaskan amanah pembangunan.

Info!Simak dan dapatkan dokumen/file sesuai kebutuhan Desa Anda langsung dari ponsel! Akses Cipta Desa WhatsApp Channel untuk informasi terbaru seputar perkembangan desa. Pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp di ponsel Anda.