SK Dasawisma PKK
Diperbarui 24/03/2025
.
2 menit membaca
Dasawisma merupakan kelompok ibu berasal dari 10 KK (kepala keluarga) yang bertetangga dalam satu dusun dan kemudian diangkatlah kepengurusan dawawisma yang memiliki tanggung jawab Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) yang ditetapkan dengan SK Dasawisma PKK.
Adapun Tujuan kelompok Dasawisma ini adalah membantu kelancaran tugas-tugas pokok dan program PKK kelurahan. Kegiatannya diarahkan pada peningkatan kesehatan keluarga. Bentuk kegiatannya seperti arisan, pembuatan jamban, sumur, kembangkan dana sehat (PMT, pengobatan ringan, membangun sarana sampah dan kotoran).
Secara umum tujuan dari kegiatan tersebut yang berbasis masyarakat adalah terciptanya sistem kewaspadaan dan kesiapsiagaan dini di masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya penyakit dan masalah-masalah kesehatan yang akan mengancam dan merugikan masyarakat yang bersangkutan.
Dasawisma sebagai salah satu wadah kegiatan masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan program-program kegiatan gerakan PKK di tingkat desa,yang nantinya akan berpengaruh pula pada kegiatan gerakan PKK di tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
Berikut petikan SK Dasawisma PKK, adalah:
| Diktum | Keterangan |
|---|---|
| KESATU | Mengesahkan Pengurus Kelompok Dasawisma PKK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | Tugas Pengurus Dasawisma sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
|
| KETIGA | Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya SK Dasawisma PKK ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. |
| KEEMPAT | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. |
Berikut kami bagikan SK Pembentukan Kelompok Dasawisma Desa serta bisa Anda edit untuk disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing Desa sesuai dengan kewenangan desa yang diatur dalam perundang-undangan, SK Dasawisma PKK dan Keputusan Kepala Desa tentang PKK Desa dapat Anda download secara gratis dalam web ini.
Info! Simak dan dapatkan dokumen sesuai kebutuhan Desa Anda langsung di ponsel! Akses Cipta Desa WhatsApp Channel untuk informasi terbaru seputar perkembangan desa. Pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp di ponsel Anda.
Regulasi
340 Topik- SK Panitia Musdes Koperasi Desa Merah Putih
- Permenkum Nomor 13 Tahun 2025 – Pengesahan Koperasi
- SK Pendataan SDGs Desa 2025
- SK Perubahan BLT Desa 2025
- Permendesa PDT Nomor 3 Tahun 2025 – Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa
- SK Pengurus Posyandu
- SK Tim Pembina Posyandu Desa
- SK Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan [Indeks Desa]
- SE Menteri Desa PDT Nomor 6 Tahun 2025 – Juknis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Kopdes Merah Putih
- Inpres Nomor 9 Tahun 2025 – Koperasi Merah Putih
- SK Pendataan Indeks Desa 2025
- SK Kelompok Nelayan
- Perkades Perubahan Penjabaran APB Desa 2025 [Mendahului Perubahan APB Desa]
- SE Koperasi Merah Putih
- SK PKPKD dan PPKD Tahun 2025
- SK Staf Desa 2025
- SK KPM Stunting Desa 2025
- Perbup Situbondo Nomor 14 Tahun 2025 – Berantas Plus
- Inpres Nomor 4 Tahun 2025 – Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional
- Perbup Situbondo Nomor 10 Tahun 2025 – Pedoman Pembentukan Desa dan Kelurahan Inklusi Disabilitas
- SK TPK Ketahanan Pangan Desa
- Inpres Nomor 1 Tahun 2025 – Efisiensi APBN dan APBD
- Mendagri Perpanjang Masa Jabatan Kepala Desa
- Perdes Pertanggungjawaban APB Desa Tahun 2024
- Rincian Dana Desa Tahun 2025
- PMK Nomor 108 Tahun 2024 – Pengelolaan Dana Desa 2025
- SK BLT Desa Tahun 2025
- SK Kader Posyandu ILP [Layanan Integrasi Primer]
- SK Posbindu
- Permendesa PDT Nomor 2 Tahun 2024 – Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
- SK KPM Stunting Desa
- Perbup Situbondo Nomor 58 Tahun 2024 – Pedoman APB Desa 2025
- Perdes Perubahan RPJM Desa
- Perdes APB Desa 2025
- Perkades Penjabaran APB Desa Tahun 2025
- Perpres Nomor 139 Tahun 2024 – Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029
- Permendesa PDTT Nomor 9 Tahun 2024 – Indeks Desa
- UU Nomor 62 Tahun 2024 – APBN Tahun 2025
- SK Panitia Musdus RPJM Desa
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 – Posyandu
- SK Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa Terintegrasi
- UU Nomor 59 Tahun 2024 – RPJP Nasional Tahun 2025 – 2045
- SK Panitia Musdes Pengesahan Perubahan RPJM Desa Terintegrasi
- SK Panitia Musdes Perubahan RPJM Desa Terintegrasi
- SK Panitia Musrenbang Desa Perubahan RPJM Desa Terintegrasi
- SK Relawan Perlindungan Anak
- SK Forum Anak Desa
- SK Panitia Musrenbang Desa Perubahan RPJM Desa
- SK Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa
- Permendesa PDTT Nomor 5 Tahun 2024 – Pelatihan Masyarakat
- SK BBGRM Desa [Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat]
- Keppres Nomor 23 Tahun 2024 – Hari Desa
- Surat Penegasan Ketentuan Perubahan Perangkat Desa
- Perdes Pengelolaan Pasar Desa
- SK Panitia HUT RI Tahun 2024
- Perdes RKP Desa 2025
- UU Nomor 4 Tahun 2024 – Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1000 HPK
- SK Penghapusan Aset Desa
- Berita Acara Penghapusan Aset Desa Strategis
- SK Penghapusan Aset Desa Bersifat Strategis
- SK Pemberitahuan Tertulis Informasi Publik Desa
- SK Penetapan SDGs Desa 2024
- SK Tim Penyusun RKP Desa 2025
- SK Panitia Musdes Perencanaan Desa [RKP Desa 2025]
- SK Panitia Musdes Pengesahan [RKP Desa 2025]
- SK Panitia Musrenbang Desa [RKP Desa 2025]
- Kemendagri – Penegasan Revisi UU Desa
- SK Penetapan Status Penggunaan Aset Desa
- SK Pokja IDM 2024
- Permendagri Nomor 3 Tahun 2024 – Pengelolaan Aset Desa
- SK Guru Ngaji Desa
- SK Pendamping Desa Jatim Puspa
- UU Nomor 3 Tahun 2024 – Desa
- SK Posyandu
- SK Kelompok Tani
- SE Mendagri – Mekanisme Transaksi Non Tunai
- Dokumen BUM Desa [Badan Usaha Milik Desa]
- Pakta Integritas [SOTK Desa]
- Perdes Pendirian BUM Desa [Lolos Kemenkumham]
- Perkades ART BUM Desa [Lolos Kemenkumham]
- SK TPPS Stunting Desa
- SK RDS [Rumah Desa Sehat]
- SK SPM Desa [Standar Pelayanan Minimal]
- SOP IDM 2024
- Berita Acara Musyawarah Pembentukan Kelompok Masyarakat
- SK Kelompok Simpan Pinjam
- Surat Tugas Pendataan SDGs Desa 2024
- SK Pendataan SDGs Desa Tahun 2024
- SK Pemberhentian RW [Rukun Warga]
- SK Pengurus RW [Rukun Warga]
- SK Pemberhentian RT [Rukun Tetangga]
- SK Pengurus RT [Rukun Tetangga]
- SK TPK Stunting Desa
- SK Pendataan IDM 2024
- SK Pokja BKL [Bina Keluarga Lansia]
- SK Staf BPD [Badan Permusyawaratan Desa]
- SK KPM Stunting Desa Tahun 2024
- SK TPK Desa Terbaru [Tim Pelaksana Kegiatan]
- SK Posyandu Desa
- Kepmendesa PDTT Nomor 55 Tahun 2024 – Panduan Umum Pengembangan Desa Cerdas
- Kepmendesa PDTT Nomor 54 Tahun 2024 – Panduan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Desa dengan Dana Desa
- SK PKPKD dan PPKD Tahun 2024
- SK Staf Desa 2024
- SK Panitia Musdes Pertanggungjawaban APB Desa
- Tata Tertib Musrenbang Kecamatan
- SK Karang Taruna Desa
- SK LPM Desa Terbaru
- SK Delegasi Musrenbang Kecamatan
- SK Dasawisma PKK Desa
- SK PKK Desa Terbaru
- SK Admin e-HDW Stunting Desa
- Keputusan LKPP Nomor 2 Tahun 2024 – Model Dokumen Swakelola Pengadaan Barang/Jasa di Desa
- Kepmendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2024 – Panduan Taman Bacaan Masyarakat Desa
- Peraturan Tata Tertib BPD
- Revisi UU Desa
- Perbup Situbondo Nomor 71 Tahun 2023 – Tata Naskah Dinas
- Perbup Situbondo Nomor 72 Tahun 2023 – Instrumen Pengelolaan Arsip Dinamis
- PMK Nomor 145 Tahun 2023 – Pengelolaan Dana Desa
- Perbup Situbondo Nomor 69 Tahun 2023 – Kode Wilayah untuk Tata Kearsipan di Lingkungan Pemkab Situbondo
- Permendesa PDTT Nomor 8 Tahun 2023 – Pencabutan Permendesa PDTT Nomor 1 Tahun 2015
- SK Petugas PBB Desa [Pajak Bumi dan Bangunan]
- ART Karang Taruna [Anggaran Rumah Tangga]
- AD Karang Taruna [Anggaran Dasar]
- SK Posyandu Remaja
- Permendesa PDTT Nomor 9 Tahun 2023 – Pencabutan Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015
- Perhitungan Penganggaran BHP [Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah]
- SK KP ASI [Kelompok Pendukung ASI]
- PMK Nomor 130 Tahun 2023 – Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa
- SK Tim Pelacakan Batas Desa
- SK Posyandu Lansia
- SK KPMD [Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa]
- SK Penerima RTLH [KPM RTLH]
- SK Kelompok Bola Voli
- RAB Musrenbang RKP Desa [MS Office Excel]
- SK LPM Desa [Lembaga Pemberdayaan Masyarakat]
- Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 – Rincian Prioritas Dana Desa
- Tool Evaluasi APB Desa
- Perbup Situbondo Nomor 52 Tahun 2023 – Tata Cara Pengelolaan Aset Desa
- Perbup Situbondo Nomor 48 Tahun 2023 – Pedoman Penataan LKD dan LAD
- SK Panitia Seleksi BPD
- SK Pemberhentian RT dan RW
- PMK Nomor 98 Tahun 2023 – Pengelolaan Dana Desa
- Perdes Kewenangan Desa
- SK HIPPA [Himpunan Petani Pemakai Air]
- SK Pengangkatan RT dan RW
- SK PKPD dan PPKD
- SK Pokja Profil Desa
- SK Pokja BKB [Bina Keluarga Balita]
- SK Dasawisma PKK
- Perdes Tanggap Siaga Bencana
- SK TPK [Tim Pelaksana Kegiatan]
- Perdes PADes [Pendapatan Asli Desa]
- SK KSM RTLH [Kelompok Swadaya Masyarakat]
- Perdes Wisata dan Penyewaan Aset Desa
- Perdes Pengelolaan Sampah
- SK Linmas Desa
- Permendagri Nomor 11 Tahun 2023 – Sarana dan Prasarana Bagi Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dan Satuan Pelindungan Masyarakat
- Perdes SOTK Desa
- SK Mutasi Perangkat Desa
- SK Pemberhentian Perangkat Desa
- Perdes Tata Ruang Desa
- Perkades Seleksi Perangkat Desa
- SK Pengangkatan Perangkat Desa
- SK Tim Seleksi Perangkat Desa
- SK Karang Taruna
- SK Pegawai BUM Desa
- SK Direktur BUM Desa
- SK Kader Disabilitas
- SK Pokdarwis
- SK KDD [Kelompok Disabilitas Desa]
- SK Staf Desa
- SK Tutor Bimbel Desa
- SK Tutor Komputer
- SK Tutor PAUD Desa
- SK PKK Desa
- SK FKDS [Forum Komunikasi Desa Sehat]
- SK Pengelola Perpustakaan Desa
- Perdes Air Bersih – Pansimas
- Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2023 – Pedoman umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- SK Pengelola Aset Desa
- SK Pengurus Aset Desa
- SK KIM [Kelompok Informasi Masyarakat]
- SK Operator Siskeudes
- Perbup Situbondo Nomor 34 Tahun 2023 – Insentif Pajak dan Retribusi Daerah
- SK Petugas Kebersihan Desa
- SK Operator SIKS-NG
- PP Nomor 37 Tahun 2023 – Pengelolan Transfer ke Daerah
- Perdes Lingkungan Hidup
- Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2023 – Pedum Pendampingan Masyarakat Desa
- Juknis BPJS Ketenagakerjaan bagi Pemdes
- Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 – Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah
- UU Nomor 6 Tahun 2023 – Cipta Kerja
- SK Panitia Musrenbang RPJM Desa
- SK Panitia Musdes Pengesahan RPJM Desa
- Perdes RPJM Desa
- SK Tim Penyusun RPJM Desa
- Permakades Pendirian BUMDesma
- SK Delegasi Desa [MAD Transformasi DBM Eks-PNPM Mandiri Perdesaan]
- Perdes Penyertaan Modal BUMDesma
- Kepmendesa PDTT Nomor 136 Tahun 2022 – Penyusunan Laporan Keuangan BUM Desa
- Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2022 – Pergerakan Swadaya Masyarakat
- Perdes Kerja Sama Desa
- SE Mendagri – Operasional Pemdes dari Dana Desa
- Perbup Situbondo Nomor 87 Tahun 2022 – Insentif Pajak dan Retribusi Daerah
- SK Kelompok BKR
- Perbup Situbondo Nomor 80 Tahun 2022 – Sehati
- Permendagri Nomor 83 Tahun 2022 – Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah
- Perdes LKD [Lembaga Kemasyarakatan Desa]
- SK Desa Siaga
- SK Pokja Posyandu Desa
- Kepmendesa PDTT Nomor 82 Tahun 2022 – Pedoman Ketahanan Pangan di Desa
- SK Pantarlih Pilkades
- SK Kebutuhan Logistik Pilkades
- SK KPPS Pilkades
- SK Kampanye Pilkades
- SK Penetapan Calon Kepala Desa
- SK DPT Pilkades
- Berita Acara Pemilih Tambahan Pilkades
- Berita Acara Rekapitulasi Suara Pilkades
- Berita Acara Pemungutan & Penghitungan Suara
- Berita Acara Masukan Masyarakat
- Berita Acara Penetapan Bakal Calon
- Berita Acara Hasil Pilkades
- Berita Acara Hasil Pilkades Sama
- Berita Acara Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon
- Berita Acara Perpanjangan Pendaftaran Pilkades
- UU Nomor 13 Tahun 2022 – Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- SK Tahapan Pilkades
- SK Waktu dan Tempat Pilkades
- Perbup Situbondo Nomor 45 Tahun 2022 – Percepatan Penurunan Stunting
- SK Panitia Pilkades
- Inpres Nomor 4 Tahun 2022 – Percepatan Penghapusan Masyarakat Ekstrem
- Perbup Situbondo Nomor 46 Tahun 2022 – Kewenangan Desa/Kelurahan dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi
- SK Lembaga Adat Desa
- Perbup Situbondo Nomor 10 Tahun 2022 – Kepala Desa
- Perbup Situbondo Nomor 6 Tahun 2022 – Pedoman Pengalokasian ADD dan BHP
- SK Penetapan Kelompok Penerima Bantuan Ternak
- SK Rembuk Stunting Desa Tahun 2024
- SK Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Desa
- SK Kelompok Ternak
- SK Daftar Rumah Tangga Masyarakat Ekstrem di Desa
- SK Tim Pemutakhiran Masyarakat Ekstrem di Desa
- SK Pemungut Pajak PBB
- Perbup Situbondo Nomor 4 Tahun 2022 – Pendidikan Kesetaraan
- SK Susunan Kelembagaan BPD
- SK Perubahan Susunan Kelembagaan BPD
- SK Bunda PAUD
- Perdes Pendirian BUM Desa
- Perkades ART BUM Desa
- Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 – Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- SK Penetapan Peta Lahan Sawah Dilindungi
- Perda Situbondo Nomor 8 Tahun 2021 – BPD
- Permenkumham Nomor 40 Tahun 2021 – Sertifikat Pendaftaran BUM Desa
- Permendesa PDTT Nomor 15 Tahun 2021 – Transformasi Eks PNPM Menjadi BUM Desa Bersama
- UU Nomor 7 Tahun 2021 – Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Perpres Nomor 72 Tahun 2021 – Percepatan Penurunan Stunting
- Permakades Pengaturan Penggunaan Tanah Kuburan/Makam
- SK Pokja Penyusunan Sejarah Desa
- SK Penghapusan Aset Inventaris Milik Desa
- SK Status Penggunaan Aset Desa
- Perbup Situbondo Nomor 20 Tahun 2021 – Sehati
- Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021 – BUM Desa
- Perbup Situbondo Nomor 50 Tahun 2021 – Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan DJPb Nomor PER-3/PB/2021 – Juknis Dana Desa
- PP Nomor 11 Tahun 2021 – BUM Desa
- Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 – Pedoman umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Permendesa PDTT Nomor 19 Tahun 2020 – Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa
- Perdes Penyertaan Modal BUM Desa
- Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 – Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
- Perbup Situbondo Nomor 71 Tahun 2020 – Insentif Pajak dan Retribusi Daerah
- Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 – Pilkades
- Perdes Budaya dan Adat Istiadat
- Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020 – KLBI
- SK Tim Pengadaan Barang dan Jasa di Desa
- Berita Acara Rapat Evaluasi Harga Barang
- Permendagri Nomor 36 Tahun 2020 – Pelaksanaan Perpres PKK
- SK Teguran Lisan
- SK Teguran Tertulis
- SK Tim Survey Harga Pasar Aset Desa
- SK Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Desa
- SK Tim Verifikasi Aset Desa
- Perbup Situbondo Nomor 25 Tahun 2020 – Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
- Permendagri Nomor 119 Tahun 2019 – BPJS Kades dan Perangkat Desa
- Permensos Nomor 25 Tahun 2019 – Karang Taruna
- Perbup Situbondo Nomor 41 Tahun 2019 – Besaran Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa
- Perbup Situbondo Nomor 40 Tahun 2019 – Pengelolaan Keuangan Desa
- Permendagri Nomor 98 Tahun 2019 – Batas Daerah Kabupaten Situbondo dan Bondowoso
- Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 – Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
- Perbup Situbondo Nomor 57 Tahun 2018 – Pengelolaan Keuangan Desa
- UU Nomor 19 Tahun 2019 – Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Permendesa PDTT Nomor 16 Tahun 2019 – Musyawarah Desa
- Permendesa PDTT Nomor 18 Tahun 2019 – Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa
- UU Nomor 15 Tahun 2019 – Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Perbup Situbondo Nomor 27 Tahun 2019 – Kepala Desa
- Perda Situbondo Nomor 2 Tahun 2019 – Kepala Desa
- Perbup Situbondo Nomor 19 Tahun 2019 – Kepala Desa
- Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa
- PP Nomor 11 Tahun 2019 – Peraturan Pelaksanaan UU Desa
- PerKI Nomor 1 Tahun 2018 – Standar Layanan Informasi Publik Desa
- Perbup Situbondo Nomor 72 Tahun 2018 – Tata Cara Pengelolaan Aset Desa
- Perbup Situbondo Nomor 63 Tahun 2018 – Besaran Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa
- Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 – Pengelolaan Keuangan Desa
- Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 – LKD dan Lembaga Adat Desa
- Perbup Situbondo Nomor 31 Tahun 2018 – Daftar Kewenangan Desa
- Perbup Situbondo Nomor 64 Tahun 2017 – Tata Cara Pengelolaan Aset Desa
- Perpres Nomor 99 Tahun 2017 – Gerakan PKK
- Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 – Tata Kerja Sama Desa
- Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 – Pilkades
- Permendagri Nomor 66 Tahun 2017 – Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
- Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 – Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 – Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan
- Perpu Nomor 2 Tahun 2017 – Organisasi Kemasyarakatan
- Perbup Situbondo Nomor 9 Tahun 2017 – SOTK Desa
- Permendagri Nomor 2 Tahun 2017 – Standar Pelayanan Minimal Desa
- Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 – Penataan Desa
- Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 – BPD
- PP Nomor 58 Tahun 2016 – Pelaksanaan UU Organisasi Kemasyarakatan
- Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 – Administrasi Pemerintahan Desa
- Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 – Laporan Kepala Desa
- Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 – Penetapan dan Penegasan Batas Desa
- Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 – Kewenangan Desa
- Permendesa PDTT Nomor 10 Tahun 2016 – Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa
- Permendesa PDTT Nomor 5 Tahun 2016 – Pembangunan Kawasan Perdesaan
- Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2016 – Indeks Desa Membangun
- Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 – Pengelolaan Aset Desa
- Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 – Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
- Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 – Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 – Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
- Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 – Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
- PP Nomor 47 Tahun 2015 – Peraturan Pelaksanaan UU Desa
- Perda Situbondo Nomor 8 Tahun 2015 – SOTK Desa
- UU Nomor 9 Tahun 2015 – Pemerintahan Daerah
- Perda Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 – Kepala Desa
- Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 – Pilkades
- Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 – Pedoman Teknis Peraturan di Desa
- Permendagri Nomor 114 Tahun 2014
- Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 – Pedoman Pembangunan Desa
- UU Nomor 23 Tahun 2014 – Pemerintahan Daerah
- PP Nomor 43 Tahun 2014 – Peraturan Pelaksanaan UU Desa
- UU Nomor 6 Tahun 2014 – Desa
- UU Nomor 17 Tahun 2013 – Organisasi Kemasyarakatan
- UU Nomor 17 Tahun 2012 – Perkoperasian
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2012 – Monografi Desa dan Kelurahan
- UU Nomor 12 Tahun 2011 – Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- UU Nomor 12 Tahun 2008 – Pemerintahan Daerah
- UU Nomor 14 Tahun 2008 – Keterbukaan Informasi Publik
- Permendagri Nomor 52 Tahun 2007 – Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat
- Permendagri Nomor 12 Tahun 2007 – Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa
- UUD NRI 1945 dan Amandemen
- PP Nomor 33 Tahun 1998 – Modal Penyertaan pada Koperasi
- UU Nomor 25 Tahun 1992 – Perkoperasian
- Lihat Dokumen Lainnya
Lihat Dokumen Lainnya
